KABAR BIREUEN, Sabang – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), mengharapkan adanya keterbukaan dan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur di Kota Sabang. Ia menyatakan, siap mengawal langsung alokasi anggaran demi mendorong percepatan pembangunan di wilayah paling barat Indonesia itu.
Hal tersebut disampaikan HRD saat kunjungan kerja (kunker) ke Kota Sabang, Selasa (28/04/2026), dengan agenda meninjau sejumlah titik strategis yang dinilai krusial bagi pengembangan kawasan perdagangan dan investasi.
Dalam kunjungan tersebut, HRD meninjau Pelabuhan Penyeberangan BPKS Balohan, lokasi longsor pada ruas jalan Balohan–Anoi Itam akibat bencana hidrometeorologi, serta Pelabuhan CT3 Sabang yang tengah dipersiapkan sebagai multipurpose terminal dan shorebase migas Blok Andaman, sekaligus bagian dari kerja sama strategis Indonesia–India.
BACA JUGA: HRD dan Bupati Abdya Bahas Arah Pembangunan dalam Suasana Akrab di Pendopo
HRD didampingi Kepala BPKS Sabang, Iskandar Zulkarnaen, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, pihak BPKS meminta dukungan politik HRD untuk memperjuangkan anggaran pusat, khususnya dalam perbaikan jalan longsor dan pengembangan pelabuhan bebas Sabang.
“Kita masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat untuk pengembangan berbagai infrastruktur demi kemajuan Pulau Sabang sebagai jalur perdagangan internasional,” ujar Iskandar.
Menanggapi hal tersebut, HRD menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan anggaran dan mendorong optimalisasi pengelolaan pelabuhan bebas Sabang guna membuka peluang investasi yang lebih luas.
“Saya selaku wakil rakyat dituntut untuk mengawasi program-program pemerintah pusat, terutama persoalan yang sedang dihadapi Sabang. Kita harus memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” jelas HRD.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan pembangunan.
BACA JUGA: Peringatkan Ancaman Banjir dan Longsor Susulan, HRD Serukan Selamatkan Hutan Aceh
“Pemerintah pusat dan daerah harus sejalan. Kita tidak boleh berbeda arah jika tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Mari sama-sama kita cari terobosan demi kemajuan Sabang,” ajaknya.
Sebagai penutup, HRD memastikan kesiapannya untuk terus mengawal berbagai program pemerintah pusat agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh, khususnya di Sabang.
“Saya siap mengawal kinerja pemerintah pusat dalam pemenuhan kepentingan masyarakat, khususnya di Sabang,” pungkasnya. (Red)
