KABAR BIREUEN, Bireuen — Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kabupaten Bireuen, menjadi momentum penegasan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan dan efisiensi anggaran demi meningkatkan pelayanan publik.
Pesan itu disampaikan Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, ST, yang bertindak sebagai inspektur upacara saat membacakan pidato resmi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, di halaman Kantor Pusat Pemerintahan setempat, Senin (27/4/2026).
Upacara yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” tersebut berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, serta kepala instansi vertikal di lingkungan Pemkab Bireuen.
Dalam amanat tersebut yang dibacakan Bupati Mukhlis, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers, yang dinilai berperan dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah selama tiga dekade terakhir.
“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Mukhlis mengutip pidato Mendagri.
Dalam pidato tersebut juga ditegaskan sejumlah prioritas nasional yang harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya penguatan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana, hingga penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.
Mendagri menilai, capaian otonomi daerah selama 30 tahun menjadi pijakan penting untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tengah berbagai tantangan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kolaborasi yang efektif memerlukan komitmen dan pemahaman yang sama terhadap prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Tito juga menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal.
Pada kesempatan tersebut, penekanan khusus juga diberikan pada prinsip efisiensi anggaran sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia. Seluruh pemerintah daerah diminta menghindari kegiatan yang bersifat seremonial berlebihan serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus memberi nilai tambah bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” demikian dipesankan Mendagri sebagaimana disampaikan Bupati Mukhlis.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Hermanto)
