KABAR BIREUEN, Jakarta – Perjuangan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh kembali membuahkan hasil. Ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang di Kabupaten Bener Meriah resmi ditetapkan sebagai prioritas pertama usulan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
Penetapan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan konektivitas kawasan tengah Aceh setelah banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025, yang mengakibatkan banyak jalan dan jembatan rusak berat bahkan terputus.
Ruas jalan sepanjang sekitar 8 kilometer itu diusulkan direkonstruksi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp40 miliar. Kehadirannya diharapkan menjadi jalur alternatif strategis yang menghubungkan Bener Meriah dan Aceh Tengah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.
HRD mengatakan, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi masyarakat yang diterimanya saat reses, kunjungan kerja, maupun dialog bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.
“Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi memastikan aspirasi itu diperjuangkan hingga menjadi perhatian pemerintah. Aspirasi itu terus kami bawa dalam berbagai pembahasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan di Komisi V DPR RI,” kata HRD kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai masuknya ruas Wer Lah–Simpang Lancang sebagai prioritas usulan IJD menunjukkan sinergi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
Menurut mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu, perjuangan tersebut tidak berhenti pada tahap usulan. Ia memastikan akan terus mengawal proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan agar proyek tersebut benar-benar terealisasi.
“Ini bukan sekadar pembangunan jalan dan jembatan. Ini adalah upaya membuka akses ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Karena itu kami berkomitmen mengawal hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain jalan alternatif Wer Lah–Simpang Lancang, HRD juga menyampaikan perkembangan pembangunan Jembatan Weh Porak di Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Jembatan rangka baja sepanjang 40 meter tersebut akan dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter dengan total nilai pembangunan sekitar Rp80 miliar. Infrastruktur itu dirancang untuk meningkatkan kapasitas jalur lintas tengah Aceh, terutama dalam mendukung mobilitas kendaraan bertonase besar.
HRD turut mengapresiasi komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh.
“Alhamdulillah Menteri PU telah bekerja keras dan turun langsung ke lapangan melihat kerusakan akibat banjir dan tanah longsor. Banyak jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang kini sudah diperbaiki,” ujarnya.
Terkait penanganan akses di kawasan Enang-Enang, HRD mengajak semua pihak mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghindari polemik yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah merencanakan pembangunan jembatan layang di kawasan Enang-Enang yang rusak berat akibat bencana. Namun karena proyek tersebut membutuhkan anggaran besar dan waktu pelaksanaan yang cukup panjang, pemerintah terlebih dahulu menyiapkan jalan alternatif Wer Lah–Simpang Lancang sebagai solusi sementara.
“Saya berharap seluruh pihak terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat memberikan kepastian dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh,” katanya.
HRD juga mengapresiasi dukungan Wakil Ketua DPR Aceh dari Fraksi PKB, Salihin, yang dinilainya konsisten mendukung upaya percepatan penanganan jalan dan jembatan di lintas tengah Aceh.
“Jalan Enang-Enang bukan sekadar akses transportasi. Kawasan itu memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Gayo,” demikian disampaikan HRD. (Red)
