KABAR BIREUEN, Jakarta – Dua anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H. Ruslan Daud (HRD) dan H. Irmawan, menemui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (22/4/2025) sore di Jakarta. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Dirjen SDA, Ir. Lilik Retno Cahyaningsih, M.A, dan turut dihadiri Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, M. Adek Rizaldi.
Fokus utama pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengairan di Aceh sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini menjadi semakin strategis dengan hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi nasional.
Menurut HRD, Inpres Irigasi tersebut membuka peluang besar bagi Aceh untuk melanjutkan berbagai proyek pengairan yang selama ini terhambat karena keterbatasan anggaran daerah dan belum masuk dalam skema pendanaan APBN.
“Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk melanjutkan pembangunan semua bendungan dan jaringan irigasi yang belum rampung. Dengan adanya Inpres ini, proyek-proyek tersebut kini bisa diusulkan dan dibiayai melalui APBN,” tegas HRD.
Dalam pertemuan itu, HRD secara khusus mengangkat sejumlah proyek prioritas, termasuk kelanjutan pembangunan Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara dan pemeliharaan jaringan irigasi DI Pante Lhong Krueng Peusangan di Kabupaten Bireuen.
Bupati Bireuen periode 2012-2017 itu juga menyoroti beberapa proyek yang mangkrak akibat minimnya anggaran, seperti irigasi Mon Seuke Pulot di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dan Aneuk Gajah Rhet di Kecamatan Peudada, yang belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
HRD menegaskan komitmennya bersama Irmawan, terus memperjuangkan anggaran pusat melalui Komisi V DPR RI agar program-program pembangunan infrastruktur di Aceh dapat terealisasi.
“Kami di Komisi V DPR RI akan terus mengawal dan memperjuangkan program-program pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN, agar masyarakat Aceh bisa merasakan dampaknya secara langsung,” demikian disampaikan HRD. (Suryadi)
