KABAR BIREUEN, Bireuen – Banjir besar yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh sejak 26 November 2025 terus menimbulkan dampak serius pada konektivitas antarwilayah. Sejumlah akses utama terputus, mobilitas warga tersendat, dan distribusi logistik kian melambat, sehingga menghambat penanganan darurat di berbagai daerah.
Di tengah situasi genting ini, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M Daud (HRD), mengambil langkah cepat dengan meminta pemerintah pusat membuka ruas Tol Banda Aceh–Sigli untuk masyarakat umum. HRD langsung menghubungi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, untuk menyampaikan urgensi tersebut.
BACA JUGA: Harga Tiket Pesawat di Aceh Mencekik Leher Saat Bencana, HRD Minta Kemenhub Turun Tangan
Menurut HRD, pembukaan tol, khususnya ruas Seulimum–Padang Tiji, menjadi opsi strategis untuk memperlancar pergerakan bantuan, logistik, dan kendaraan evakuasi. Sebab, banyak ruas jalan nasional dan provinsi saat ini terdampak banjir, sehingga jalur alternatif yang aman dan cepat sangat dibutuhkan.
“Tol Seulimum–Padang Tiji saat ini telah dibuka secara terbatas untuk kendaraan pembawa bantuan, namun kita minta kepada Pak Menteri untuk membukanya untuk umum,” ujar HRD.
Dia menjelaskan, proses pemeriksaan kelayakan jalur dan pertimbangan teknis sedang berlangsung. Namun, menurutnya, prioritas terbesar saat ini adalah misi kemanusiaan dan percepatan pemulihan.
“Yang lebih penting saat ini adalah misi kemanusiaan,” tegasnya.
Ruas tol Sigli–Banda Aceh seksi 1 (Padang Tiji–Seulimum) memang sudah dapat dilalui armada bantuan sejak beberapa hari terakhir. Namun, penggunaannya bagi umum masih menunggu verifikasi teknis dari pihak terkait.
Desakan agar tol difungsikan penuh makin menguat seiring meningkatnya kebutuhan akses cepat antarwilayah. Pembukaan jalur ini dinilai dapat mempercepat mobilisasi bantuan, memperlancar distribusi logistik, serta menekan risiko lumpuhnya aktivitas masyarakat di kawasan terdampak.
“Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat Aceh menantikan keputusan cepat dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana Aceh, Sumut dan Sumbar,” terang HRD. (Suryadi)
