KABAR BIREUEN, Banda Aceh — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh. Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Bireuen dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., di Kantor BPK Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).
Bupati Mukhlis menerima hasil pemeriksaan tersebut didampingi Ketua DPRK Bireuen Juniadi, Sekretaris Daerah Ismunandar, Asisten Administrasi Umum Zamzami, Inspektur Inspektorat Hanafiah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Muhammad Amrullah, serta Sekretaris DPRK Said Abdurrahman.

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, mengatakan, opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan dan analisis berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Setelah melakukan pemeriksaan dan analisis, kami menyatakan bahwa laporan keuangan Kabupaten Bireuen tahun 2025 memperoleh opini WTP,” ujar Andri.
Ia berharap, capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Mukhlis menyampaikan apresiasi kepada BPK atas proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan independen dalam mengawal tata kelola keuangan pemerintah daerah.
“Kami menerima hasil pemeriksaan ini dengan penuh tanggung jawab dan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara serius dan sistematis. Ini menjadi bagian dari upaya kami memperbaiki pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih baik,” kata Mukhlis.
BACA JUGA: Bireuen Pertahankan Opini WTP, Bupati Mukhlis Komit Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah
Ia menegaskan, Pemkab Bireuen akan terus meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pengelolaan keuangan serta memperkuat sistem pengendalian intern agar opini WTP dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
Menurut Mukhlis, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Suryadi)








