KABAR BIREUEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen telah menyurati PT Solusi Menara Indonesia untuk membongkar menara telekomunikasi Rooftop yang dibangun di atas ruko depan Kantor Pusat Pemerintahan Bireuen, di Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang karena alasan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
Surat dengan Nomor 600/528/2019 tanggal 10 Juni 2019 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen Fadli ST MSM dialamatkan kepada PT Solusi Menara Indonesia/ Tower Bersama Group, yang intinya, pembongkaran menara telekomunikasi rooftop di depan Kantor Bupati Bireuen.
Namun, surat resmi dari Pemkab Bireuen tersebut terlihat belum dilaksanakan oleh pemilik menara. Dan menara itu tampak masih kokoh di atas ruko.
Sementara pemilik ruko tempat dibangunnya menara telekomunikasi itu, H Darkasyi mengaku sangat terganggu dengan masih adanya menara di atas ruko miliknya.
“Seharusnya pemerintah tegas menertibkan bangunan ilegal (tanpa IMB) di Kabupaten Bireuen. Apalagi bangunan itu sangat membahayakan bagi keselamatan orang lain,” kata H Darkasyi kepada Kabar Bireuen, Jumat (17/1/2020) via telepon selular.
Menurut pengusaha yang sedang menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum dan Syariah UNIKI ini, tidak hanya menara di atas ruko menjadi masalah. Panel listrik yang dipasang di depan ruko juga mengganggu pemandangan.
“PLN sudah saya surati juga untuk membongkar panel listrik yang dipasang di depan toko. Namun belum juga dibongkar sampai sekarang,” ungkapnya.
Lanjutnya, seharusnya pemerintah tidak membiarkan pendirian bangunan yang wajib memiliki izin sebelum adanya izin. “Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan jika bisa dicegah lebih dulu,” tandas H Darkasyi.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bireuen, Fadli ST MSM yang dihubungi terpisah terkait belum dibongkarnya menara telekomunikasi tanpa IMB di atas ruko depan Kantor Bupati Bireuen, berjanji akan menyikapi segera.
“Akan saya koordinasikan dulu dengan pihak-pihak terkait. Dan segera kita tindak lanjuti,” pungkasnya.
Menurutnya, Pemkab Bireuen tidak pernah mengeluarkan izin pendirian maupun pemanfaatan untuk menara yang di depan Kantor Pusat Pemerintah Bireuen di Cot Gapu.
“Sebelum kami surati pemiliknya, telah dikoordinasikan dengan lintas instansi. Dan dipastikan tidak ada izinnya. Makanya kita perintahkan harus dibongkar,” ungkapnya.
Katanya lagi, keberadaan menara tersebut, selain tidak mengantongi izin, baik IMB dan izin pemanfaatan ruang, juga dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain yang berada di sekitar lokasi.
“Sudah ada masyarakat yang protes. Jika kami tidak menindaklanjuti nanti pemerintah disalahkan. Apalagi pembangunan menara itu tanpa izin. Dan semua bangunan tanpa IMB telah kita surati untuk dibongkar,” pungkas Fadli. (Rizanur)
