KABAR BIREUEN, Bireuen – Wakil Ketua II DPRK Bireuen, Muslem Abdullah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan banjir-longsor Sumatra sebagai bencana nasional.
Demikian diutarakan Muslem Abdullah kepada Kabar Bireuen di ruang kerjanya, Senin (15/12/2025).
“Kerusakan akibat banjir dan longsor di Sumatra khususnya Aceh lebih dahsyat dibandingkan tsunami Aceh 2004 silam. Hanya korban meninggal yang lebih sedikit,” sebutnya.
Kalau Pemerintah Pusat tidak segera memberikan status bencana nasional, ujar politikus Partai Aceh ini, sulit bagi Aceh untuk bangkit lagi.
BACA JUGA: Banjir Bandang Luluhlantakkan Sekolah di Makmur, Data Siswa Terendam dan Pagar Roboh
Bukan hanya infrastruktur publik yang rusak akibat banjir – longsor, tetapi dari hulu ke hilir terjadi kerusakan.
“Bukan hanya jembatan dan rumah warga yang hancur, tetapi fasilitas pendidikan dan sumber pencaharian masyarakat juga terimbas,” paparnya.
Lanjutnya, diperkirakan ribuan hektar lahan sawah produktif di Kabupaten Bireuen rusak akibat tertimbun lumpur. Demikian juga dengan tambak.
Selain itu, usaha kecil menengah (UKM) tidak sedikit yang terdampak. “Banyak usaha kecil yang rusak dihantam banjir. Petani juga banyak hilang mata pencaharian,” paparnya.
BACA JUGA: Akibat Banjir Bandang, Sejumlah Fasilitas Kampus UMMAH Bireuen Rusak
Pada kesempatan itu, mantan kombatan GAM ini juga mempertanyakan nasib pendidikan anak-anak di Aceh jika sekolah tidak segera dibersihkan atau diperbaiki.
“Berapa banyak sekolah yang hancur akibat bencana banjir. Ini harus jelas, kapan dibangun kembali sekolah yang rusak,” kata Muslem menyoal.
Lalu, bukan hanya gedung sekolah yang rusak, tetapi semua fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar diperkirakan turut hancur.
“Laporan yang saya terima, di Kabupaten Bireuen lebih 200 sekolah terdampak. Bukan hanya gedung rusak, tetapi mobiler dan peralatan pendukung belajar ikut rusak,” ujarnya lagi.
BACA JUGA: Dua Warga Makmur Meninggal Tertimbun Longsor dan Terseret Banjir
Untuk itu, ia mendesak Presiden Prabowo segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir-longsor Sumatra.
Jika Pemerintah Pusat abai, tukasnya, bukan tidak mungkin gejolak baru akan timbul di Aceh.
“Sudah sepatutnya, Pemerintah Pusat bersikap untuk bencana Sumatra. Jangan sampai rakyat Aceh ‘bangkit melawan’ pusat lagi,” pungkasnya. (Rizanur)
