KABAR BIREUEN, Bireuen – Fraksi Partai Golkar DPRK Bireuen mempertanyakan alasan Pemkab Bireuen menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak daerah maupun retribusi daerah yang tercantum dalam Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK Bireuen Tahun Anggaran 2026.
Hal itu dilontarkan fraksi partai pemenang Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bireuen tersebut pada penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRK Bireuen terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan APBK 2026, di Ruang Sidang DPRK Bireuen, Selasa (29/9/2026).
“Fraksi Partai Golkar mempertanyakan realisasi pendapatan dan realisasi belanja APBK Bireuen per September 2026. Mohon tanggapan,” sebut penanggap Fraksi Partai Golkar, Dr. Nova Syamaun, MM, di Rapat Paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT.
Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang tetap konsisten menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan semangat transparansi dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, maupun perubahan APBK.
“Hal ini merupakan cerminan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pada akhirnya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen,” ucap Nova.
Lanjutnya, Fraksi Partai Golkar juga ingin menegaskan peran dan fungsi DPRK sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bireuen.
“Dalam konteks ini, DPRK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, namun juga sebagai representasi suara masyarakat,” katanya.
Fraksi Partai Golkar, sebutnya, menyadari bahwa dalam menyikapi perubahan APBK Tahun Anggaran 2026, dibutuhkan kehati-hatian, kecermatan, serta keterlibatan semua pihak, agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Bireuen secara nyata dan berkeadilan.
BACA JUGA: Wabup Bireuen Sampaikan Raqan APBK-P Tahun 2026, Pendapatan Bertambah Jadi Rp1,85 Triliun
Terhadap Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, Fraksi Golkar memberikan beberapa pertanyaan dan catatan.
Fraksi partai berlambang pohon beringin ini melihat terjadinya penurunan target pendapatan dari pajak hotel sebesar Rp250.000.000, pajak reklame Rp265.000.000, pajak reklame kain Rp156.000.000, pajak sarang burung walet Rp73.600.000 serta pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya (minerba) sebesar Rp363.000.000.
Lalu, pendapatan dari sumber retribusi daerah juga adanya penurunan target. Seperti, BLU RSUD dr Fauziah Bireuen sebesar Rp15.002.961.526, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp1.758.628.397.
Dalam kesempatan tersebut, juga dipertanyakan penurunan belanja pegawai pada APBK murni dari Rp897.302.339.353 menjadi Rp880.973.384.208 pada APBK perubahan, atau menurun sebesar Rp16.328.955.145.
“Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi dan menyesusaikan terkait dengan perintah UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 146 ayat 1 Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Karena Undang Undang tersebut akan berlaku 1 Januari 2027,” papar Nova.
Fraksi Golkar, sebutnya, sangat mendukung dan mengapresiasi semangat Pemkab Bireuen terhadap penyelamatan aset dan peningkatan PAD, seperti yang telah dilakukan di Kecamatan Gandapura beberapa hari lalu.
“Kami berharap ini dapat dilakukan di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Bireuen. Kami minta dinas teknis dapat memberikan laporan terkait pendataan aset ini kepada DPRK Bireuen,” sebut Nova.
Terakhir, Fraksi Golkar juga menyoal lebih dalam dampak Perubahan APBK Bireuen Tahun 2026 terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Apa dampak perubahan APBK Bireuen Tahun Anggaran 2026 terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga perubahan APBK ini dianggap penting demi meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutup Nova. (Rizanur)
