KABAR BIREUEN – Jika tidak didasari observasi dan pendataan yang akurat ke lapangan, maka program pemerintah terhadap pengurangan angka kemiskinan akan berjalan sangat lambat.
Demikian diutarakan Wakil Bupati Bireuen, DR. H. Muzakkar A Gani, SH.,M.Si ketika memberikan arahan dan sambutan pada pembukaan Rapat Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Fakir Miskin yang berlangsung di Aula Lama Setdakab Bireuen, Selasa (26/9/2017).
“Program pengurangan angka kemiskinan sangat lambat berjalan. Untuk itu saya harapkan para Stakeholder di kecamatan harus aktif mengumpulkan data yang akurat. Camat tidak boleh diam, harus selalu bergerak aktif dan melakukan hal-hal yang inovatif untuk mengurangi angka kemiskinan di gampong-gampong. Karena persoalan kemiskinan tidak dapat selesai dengan program bantuan raskin,” pesan Wabup Bireuen itu.
Menurutnya, persoalan kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, perilaku masyarakat itu sendiri dan juga faktor kesehatan.
“Tanpa kesehatan yang baik, orang tidak bisa bekerja dengan efektif, karena kualitas kesehatan berpengaruh pada produktifitas kerja. Begitu juga dengan perilaku yang harus diubah, seperti menghabiskan waktu di warung kopi dapat dihilangkan,” katanya.
Diimbuhkannya,”Data kemiskinan Kabupaten Bireuen secara umum telah kami pelajari sejak awal pemerintahan kami, dan itu dimasukkan dalam visi dan misi untuk dituangkan dalam program 5 tahun”.
Sebelumnya, Ir. Ibrahim Ahmad, M.Si, Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) setempat memaparkan Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Bireuen dari tahun 2012 – 2016.
Data yang dipaparkannya itu, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen tahun 2016 sebanyak 70.440 jiwa atau 15,95 % atau berkurang dari angka tahun 2015 yang mencapai 73.140 jiwa, atau 16,94 %.
Sedangkan pada tahun 2012, angka kemiskinan 74.300 jiwa (18,21%), tahun 2013 menjadi 73.900 jiwa (17,65%), dan tahun 2014 pada angka 72.220 jiwa (16,94%). Namun tidak diperoleh informasi jelas metode pendataan dilakukan oleh Bappeda dalam memperoleh angka kemiskinan yang disajikan itu.
Pemateri dalam sosialisasi itu dari BPS, Bappeda dan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Provinsi Aceh, Sanusi. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari
Sosialisasi tersebut dihadiri Assisten II Setdakab Bireuen, Kadis Kesehatan, Kadisdikpora, sejumlah kepala SKPK dan para camat.(Rizanur)
