KABAR BIREUEN- Tenaga kontrak rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Fauziah Bireuen mempertanyakan sejauh mana perkembangan nasib mereka yang diperjuangkan oleh wakil rakyat di DPRK.

Karena, sebelumnya dalam aundiensi DPRK dan Pemkab Bireuen dengan para tenaga kontrak rumah sakit plat merah tersebut  sudah berjanji akan memperjuangkan nasib mereka.

Hal itu dipertanyakan salah seorang tenaga kontrak rumah sakit dr Fauziah Bireuen, Dedi Safriadi kepada Kabar Bireuen, Sabtu (8/2/2020).

Disebutkannya, pihak dewan dan Pemkab bireuen berjanji akan memberikan putusan atau jawaban atas tuntutan mereka pada awal Februari 2020.

Namun, katanya, sampai hari ini mereka belum memperoleh informasi terkait apakah tuntutan tersebut diperjuangkan atau tidak.

“Kami tenaga kontrak menunggu hasil musyawarah antara DPRK dan Pemkab Bireuen terkait hal tersebut,” harapnya.

Sebelumnya pada 2 Januari 2020 lalu, 400 tenaga kontrak melakukan aksi demo menuntut sejumlah hal.

Dalam audiensi dengan dewan dan Pemkab Bireuen, seluruh dan tenaga kontrak BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen mulai perawat, Bidan, tenaga Farmasi, Fisiotarapi, Radiologi, Analis, Satpam. Supir Ambulance, pendorong makanan, pendorong pasien, cleaning service dan lain-lain, yang rata-rata masa honornya mulai dari 1 tahun sampar dengan 14 tahun, pada saat ini belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai mulai dari gaji honor dan jasa pelayanan (Remunerasi).

Adapun tuntutan tersebut karena adanya ketidak adilan dan pihak managemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dan Pemkab Bireuen yang mana dalam memberikan SK Honor kepada beberapa orang yang masa kontraknya dibawah 2 tahun.

Dan ada juga anak dari pejabat yang berwenang yang bekerja di rumah sakit tesebut. Sedangkan mereka yang sudah bekerja lama hononya sudah dihapus dengan alasan defisit anggaran.

Karena itu, mereka menuntut kepada Ketua DPR Kabupaten Bireuen untuk memperjuangkan perpanjangan SK Kontrak di tahun 2020 supaya diberikan honorarium sebesar Rp.550.000 sebagaimana yang sudah dlberikan Pemkab kepada beberapa orang yang ada di Rumah Sakit Fauziah Bireuen, sesual dengan surat Nomor: 800/753 Penhal daftar nama-nama Pegawai di luar Sekdakab tanggal 8 Juli 2019.

Tuntutan ini sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang hak dan kewajiban tenaga kerja dan staf.

Selanjutnya, menuntut Ketua DPR Kabupaten Bireuen untuk memperjuangkan adanya perubahan penerimaan Remunerasi dari Managemen Rumah Sakit supaya tidak ada perbedaaan antara tenaga honor dan PNS. Dimana tuntutan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 pada BAB IX tentang Hak dan Kewajlban tenaga kesehatan pasal 57 ‘setiap tenaga kesehatan wajib menerima imbalan jasa.

Dan terakhir, pihaknya menuntut Ketua DPRK Bireuen untuk memperjuangkan kenaikan uang jaga malam seperti yang diatur oleh Undang-undang  tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Tentang pembayaran Uang lembur atau jaga malam.

Jumlah Tenaga kontrak di RSUD dr Fauziah Bireuen sebanyak 451 orang. (Ihkwati)