KABAR BIREUEN – Bupati Bireuen H Saifannur S.Sos diwakili Sekda Ir Zulkifli Sp menyampaikan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen tahun 2020.
Rapat Peripurna IV Masa Persidangan I DPRK Bireuen tahun 2019 tersebut dipimpin Ketua DPRK Rusyidi Mukhtar S.Sos, Selasa siang (19/11/2019) di gedung dewan setempat.
Sekda Zulkifli menyampaikan permohonan bupati karena tak bisa hadir sebab dalam kondisi kurang sehat.
Penyusunan RAPBK Tahun 2020 mengacu kepada RKPK Tahun 2020 yang menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial. Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program.
“Dengan cara memastikan hanya program dan kegiatan yang benar-benar bermanfaat saja yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi SKPK yang bersangkutan, ” katanya.
Hal ini, katanya, mengisyaratkan pencapaian prioritas pembangunan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui pengintegrasian program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
“Untuk itu, kita harus tetap menjaga komitmen dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Saya mengajak kita semua tetap bekerja keras dengan tetap berorientasi pada Anggaran berbasis kinerja yang dapat diukur capaian targetnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan berprinsip pada eftsiensi dan efektivitas,” sebutnya.
Juga harus mengambil langkah-langkah strategis secara tepat, terarah dan konkrit dalam pengalokasian belanja daerah untuk memberikan ruang gerak, dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan persoalan sosial.
Secara keseluruhan Rencana Penerimaan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.081.478.830.000.
Selanjutnya Rancangan Anggaran Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp2.078.978.830‘000. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.352.465.934.000.
Belanja Langsung sebesar Rp726.512.896.000, sehingga surplus pendapatan terhadap belanja sebesar Rp2.500.000.000.
“Jumlah penerimaan pembiayaan dalam posisi nihil, sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.500.000.000. Sehingga pembiayaan netto defisit sebesar Rp2.500.000.000. Defisit pembiayaan tersebut ditutupi dengan surplus pendapatan,” papar Sekda.
Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Amin, anggota dewan dari Fraksi PKS-PPP-PAN, sempat menginterupsi rapat paripurna.
“Ini kenapa Rancangan Qanun yang disampaikan Sekda mewakili bupati, tapi Bupati Saifannur tak tandatangani dan stempel,” tanya anggota dewan tertua tersebut. (Ihkwati)
