KABAR BIREUEN-Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar S.Sos mengharapkan usulan hasil Musrenbang terealisasi dari berbagai sumber anggaran dan diharapkan Bappeda bertanggung jawab atas usulan-usulan masyarakat.
Mulai dari pembangunan sejumlah ruas jalan, poskesdes, pembangunan saluran dan turap, normalisasi saluran tambak tani, pembebasan lahan untuk perluasan Puskesmas Jangka serta pembangunan sekolah SMK Perikanan, pembangunan kantor Cabang Bank Aceh di Kecamatan Jangka dan lainnya agar bisa terlaksana nantinya pada tahun 2021.
Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Musrenbang Kecamatan Jangka di Gedung Serba Guna kecamatan setempat, Kamis (20/2/2020).
Dia berharap usulan Kecamatan Jangka, yang terdiri dari 40 gampong dan 5 kemukiman serta 20 ribu lebih penduduknya dapat terwujud.
Pembangunan lanjutan jalan Kambuk-Bugak, jalan menuju makam Habib Bugak diharapkan dapat diselesaikan pada 2021.
Karena, katanya, banyak peziarah yang datang, termasuk dari luar daerah dan luar Aceh ke makam Habib Bugak, jangan sampai karena akses jalan jelek, membuat malu Bireuen.
“Mohon usulan tersebut bisa dilaksanakan dan terealisasi ya Pak Muslim (Kepala Bappeda Bireuen),” harap pria yang akrab disapa Ceulangiek tersebut.
Begitu juga halnya dengan pembangunan Jalan Bugeng-Cot Ara yang belum juga dibangun sejak sebelum Indonesia merdeka dan sejumlah ruas jalan lainnya.
Terkait pembangunan Poskesdes Gampong Ulee Ceue, bisa saja dibangun dengan menggunakan Dana Desa dengan mengacu pada Pergub agar tak melanggar aturan.
Selanjutnya, perihal ganti rugi tanah di Gampong Jangka Mesjid, di kawasan PPI Jangka, agar bisa diselesaikan, karena ini juga untuk kepentingan nelayan.
Dijelaskan Ceulangiek, saat ini dia mempunyai dua tanggung jawab untuk membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat, yaitu sebagai anggota dewan Dapil II dengan 157 gampong dan sebagai Ketua DPRK yang juga harus memikirkan kepentingan masyarakat di 17 kecamatan.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Aceh tersebut mengingatkan keuchik agar dalam pelaksanaan program yang menggunakan Dana Desa harus dimusyawarahkan dengan masyarakat, sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.
Ceulangiek juga sempat menyentil ketidakhadiran sejumlah kepala dinas dan SKPK terkait pada Musrenbang di Kecamatan Jangka.
“Kehadiran pejabat terkait penting untuk mendengarkan usulan langsung dari masyarakat. Syukurlah masih ada Kepala Bappeda yang hadir, sehingga beliau bisa mendengar usulan-usulan hasil Musrenbang tersebut,” katanya. (Ihkwati)
