KABAR BIREUEN, Takengon – Jalur Lintas Tengah Bireuen–Takengon yang menjadi urat nadi penghubung pantai utara Aceh dengan wilayah tengah dan dataran tinggi Gayo terancam lumpuh. Sedikitnya tujuh jembatan di jalur strategis nasional tersebut dinilai dalam kondisi kritis dan membutuhkan penanganan segera.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), saat meninjau langsung kondisi lapangan bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Minggu (28/12/2025).
Dala peninjauan tersebut, HRD menegaskan bahwa keterlambatan penanganan berpotensi menyebabkan terputusnya akses utama masyarakat wilayah tengah Aceh, sekaligus mengganggu distribusi logistik dan perekonomian daerah.
“Ini jalur nasional lintas tengah. Kalau sampai terputus, dampaknya sangat luas. Masyarakat bisa terisolasi, harga kebutuhan pokok melonjak, dan aktivitas ekonomi lumpuh,” ujar HRD.
Adapun tujuh jembatan yang dinilai membutuhkan penanganan serius yakni Jembatan Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang-Enang KM 50, Krung Rongka KM 60, Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, serta Jembatan Jamur Ujung KM 80. Selain itu, satu box culvert di kawasan Lampahan KM 73 juga masuk dalam daftar prioritas penanganan.
Seluruh titik tersebut berada di jalur utama yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat serta distribusi barang antara wilayah pantai dan dataran tinggi Gayo.
HRD menegaskan bahwa pembangunan ulang jembatan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa kajian teknis yang matang. Menurutnya, faktor kontur wilayah, alur sungai, hingga potensi bencana harus menjadi pertimbangan utama.
“Wilayah tengah Aceh memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama longsor. Karena itu, jembatan yang dibangun harus benar-benar aman dan berkelanjutan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar pemilihan jenis jembatan mempertimbangkan risiko jangka panjang. Jika tidak, kerusakan serupa berpotensi kembali terjadi saat bencana melanda.
Jembatan Enang-Enang Jadi Perhatian Khusus
Secara khusus, HRD menyoroti kondisi Jembatan Enang-Enang yang dinilai membutuhkan penanganan berbeda. Saat kunjungan bersama tim Kementerian PU ke Kabupaten Bener Meriah pada Oktober 2025 lalu, sempat direncanakan pemotongan kelok tajam di kawasan tersebut demi efisiensi biaya.
Namun, melihat kondisi terkini akibat longsor, HRD menilai pembangunan jembatan layang menjadi pilihan paling aman meski membutuhkan anggaran lebih besar.
“Kalau melihat tingkat kerusakan sekarang, jembatan layang adalah solusi paling aman untuk jangka panjang. Memang biayanya lebih besar, tapi jauh lebih aman bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai mitra pemerintah di bidang infrastruktur, Komisi V DPR RI berkomitmen mendorong Kementerian Pekerjaan Umum agar segera menindaklanjuti kondisi tersebut. HRD juga memastikan akan mengawal agar pembangunan jembatan masuk dalam program prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi bencana hidrometeorologi Aceh.
“Ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan denyut ekonomi daerah. Jalur lintas tengah harus aman, layak, dan berfungsi optimal secepatnya,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, HRD turut didampingi Direktur Jenderal Bina Marga Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T, Direktur Pembangunan Jembatan Rakhman Taufik, S.T., M.Sc, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Aceh Heri Yugiantoro, S.T., M.T, serta dua mantan Direktur Jenderal Bina Marga yang kini bergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Bencana Sumatera, yakni Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc dan Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc, yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri PU Bidang Sumber Daya Air dan Kerja Sama Internasional.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Aceh, khususnya jalur Bireuen–Takengon, demi menjaga konektivitas wilayah dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” begitu disampaikan HRD. (Suryadi)
