KABAR BIREUEN, Bireuen-Ikatan Persaudaraan Penyandang Disabilitas (IPPD) Bireuen dengan tegas menolak keras segala informasi yang menyebut penyandang disabilitas “ditipu”, “digiring”, atau “dibawa oleh agen” untuk ikut dalam aksi damai pemenuhan hak-hak korban banjir di kantor Bupati Bireuen, pada Senin, 6 April 2026, tidak benar, karena mereka datang sendiri.
Hal itu ditegaskan Ketua PPDI Bireuen, Suryadi Ishak kepada media, Selasa (7/4/2026).
“Kami hadir dengan kesadaran penuh. Kami ikut karena kami juga korban.Kami ikut karena kami juga punya hak,” tegasnya.
Bahkan, menurut pengakuan Suryadi, mereka sendiri yang meminta kepada tim penanggung jawab aksi agar diberikan ruang khusus bagi penyandang disabilitas dalam aksi tersebut. Itu bukti bahwa pihaknya bukan objek, tapi bagian dari perjuangan.
“Kami juga sangat menyayangkan adanya pernyataan dari oknum, termasuk yang mengatasnamakan pemerintah seperti camat atau dinas sosial, yang menyebut bahwa disabilitas digiring dengan iming-iming bantuan sosial di kantor bupati,” sebutnya.
Karena itu, sekali lagi dia menegaskan tidak benar tidak benar dan tidak ada bantuan seperti yang dituduhkan. Dan isu itu sangat melukai para penyandang disabilitas.
“Jangan rendahkan kami seolah-olah kami tidak bisa berpikir. Jangan jadikan kami bahan untuk memutarbalikkan fakta.Kami hadir karena selama ini kami sering dinomorduakan,” katanya.
Suryadi menambahkan kehadiran mereka saat demo kemarin karena sudah lelah diabaikan dalam kebijakan, termasuk dalam penanganan banjir.
Karena itu, dia meminta pihak manapun agar berhenti menggiring opini yang tidak benar.
Jangan “menggoreng” isu dengan menjadikan disabilitas sebagai alat.
“Kami bukan alat.Kami manusia. Kami punya suara,” katanya.
Disebutkannya, sebagai organisasi resmi yang baru terbentuk pada 10 Juni 2025, IPPD Bireuen hadir untuk memperkuat silaturahmi dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bireuen.
IPPD berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan memastikan penyandang disabilitas tidak lagi dipinggirkan.
Pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penyandang disabilitas di Bireuen.
Selain itu juga akan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih inklusif dan ramah disabilitas.
“Terakhir, kami ingatkan, Jangan bicara tentang kami tanpa melibatkan kami. Jangan buat cerita yang tidak pernah kami alami. Kami tahu apa yang kami perjuangkan. Dan kami tidak akan diam,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Yurizal, mahasiswa sekaligus penyandang disabilitas, yang dengan tegas menyatakan aksi demo jilid 2 yang mereka ikuti adalah aksi murni.
Aksi ini lahir dari kesadaran disabilitas sendiri. Tidak ada ajakan dari oknum manapun. Tidak ada yang menggerakkan mereka selain suara hati dan tuntutan atas hak-hak yang belum dipenuhi.
“Kami juga menolak keras informasi yang menyebut bahwa penyandang disabilitas diundang oleh Dinas Sosial ke kantor Bupati Bireuen untuk menerima bantuan. Itu adalah Hoax,” tegasnya.
Informasi tersebut tidak benar dan disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Perlu kami tegaskan, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat, dan penyandang disabilitas ini adalah bentuk perjuangan bersama untuk menuntut pemenuhan hak-hak korban banjir di Kabupaten Bireuen yang sampai hari ini belum diselesaikan,” jelasnya.
Jika ada pihak yang menyebut aksi ini dibayar atau ditunggangi oleh kepentingan tertentu, itu adalah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali.
“Jangan fitnah perjuangan kami. Jangan rendahkan kesadaran kami. Kami turun ke jalan bukan karena uang, tapi karena keadilan,” tutupnya. (Red)
