KABAR BIREUEN– Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dengan dukungan dari The Asia Foundation (TAF), GaSAK dan KOMPAK mengadakan sosialisasi pentingnya Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) di Kabupaten Bireuen, Rabu ( 1/11/2027) di meeting room salah satu hotel di Bireuen.
Hadir sebagai pemateri dalam sosialisasi itu, Muhammad Jaedi, Senior Advisor for Governance and Goverment Relations in Pusat Kajian Perlindungan Anak Indonesia Universitas Indonesia (Puskapa UI) Jakarta dan Mirza Fahmi, S,STP, Kabid Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bireuen.
Muhammad Jaedi dalam paparannya menyebutkan, pentingnya kepengurusan dokumen kependuudkan, mulai dari akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu kematian.
Dalam hal ini, dia lebih banyak membahas terkait pembuatan akte kelahiran bagi anak, dimana akibat tak adanya akte kelahiran, kehilangan banyak calon pemimpin, seperti contoh, ada anak yang tidak bisa ikit olimpiade karena tak ada akte kelahiran.
“Dampak yang cukup serius akibat ketiadaan akte kelahiran salah satunya adalah banyak anak dibawah umur yang menikah muda, Seperti yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), anak miskin usia di bawah 16 tahun menikah muda,” ungkap Muhammad Jaedi.
Anak- anak itu kemudian menjadi istri, ibu dan janda pada usia anak. Ini dikarenakan anak tidak bisa menunjukkan usianya yang sebenarnya, tak bisa dibuktikan, karena tak punya akte kelahiran.
“Padahal, kalau ada akte kelahiran, anak yang menikah dibawah umur harus mendapat izin dari Pengadilan, tapi karena tak punya akte, maka hal itu tak dilakukan,” katanya.
Dikataknnya, jika mempunyai akte kelahiran dan dokumen pendukung lainya maka tiga kali lebih besar peluang mendapatkan bantuan sosial.
‘Sering terjadi, jika seorang istri telah bercerai dengan suaminya, KKnya tidak dipecah atau dipisahkan, akibatnya, justru bantuan diterima suami sebagai kepala keluarga. Sementara mantan istri dan anak-anaknya tidak mendapatkan bantuan sosial. Kalau dipisah KK sendiri, lebih besar peluang dapat bantuan sosial,” jelasnya.
Jika data kelahiran tidak lengkap, tidak bisa mengukur data mortalitas, data penyebab kematian, pemerintah sulit kalau ada tingkat kematian tinggi, tidak tahu penyebabnya apa, tidak ada data valid. Sehingga, pemerintah tak bisa mengukur berapa jumlah puskesmas dan bidan yang dibutuhkan.
Data yang valid ada di Dusdikcapil, tapi kebanyakan, warga tak mengurus dokumen karena tidak mempunyai biaya. Karena itu pilot projek membuat Petugas Registrasi Gampong (PRG) seperti dibeberapa desa di Kecamatan Simpang Mamplam adalah langkah yang bagus.
Pencatatan tersebut juga penting untuk menghasilkan data populasi yang semestinya jadi dasar kebijakan dan pembangunan. sebab, sensus dilakukan per 10 tahunm semnentarea Dukcapil setiap saat, ketika ada kelahiran, menikah, meninggal, perceraian, pindah alamat domisili serta perubahan nama.
Bayangkan, katanya, betapa mudanya bila mempunya data seperti itu. Tapi hal ini paling sering diabaikan, Perubahan domisili jarang dilaporkan, begitu juga perubahan nama karena dianggap merepotkan harus ke pengadilan.
Sementara itu, Mirza Fahmi, S,STP, Kabid Pendaftaran Penduduka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bireuen, Bireuen baru 61 persen saja mendata atau mengeluarkan data Akte kelahiran, dari target 85 persen.
Diakuainya, memang ada sejumlah kendala yang dihadapi selama ini. Karena itu, dia berharap ke depannya lebih banyak lagi warga yang akan membuat dokumen tersebut setelah dilakukannya sosialisasi yang semakin gencar.
Selain itu, juga adanya bantuan Petugas Registrasi Gampong atau petugas terkait lainnya, salah satunya memberdayakan para Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan Gampong agar lebih aktif dan tahu tugasnya akan sangat membantu melakukan pendataan penduduk.
Kegiatan tersebut diikuti Camat/Sekcam dari 17 kecamatan, keuchik dari tujuh gampong di Simpang Mamplam, relawan gampong, perwakilan perempuan, PKPM dan lainnya. (Ihkwati)
