KABAR BIREUEN, Banda Aceh – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bireuen mendakwa empat perangkat Gampong Dayah Baro, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, dalam perkara dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun anggaran 2018 hingga 2020.
Sidang pembacaan dakwaan tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh, Selasa (3/6/2025).
Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Siara Nedy, SH, keempat terdakwa diduga bersama-sama merugikan keuangan negara sebesar Rp620.055.547. Kerugian tersebut berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Bireuen.
“Tindakan para terdakwa dalam pengelolaan dana desa telah menimbulkan kerugian negara yang nyata, dan kami telah mengantongi dua alat bukti yang sah,” ujar JPU Siara Nedy saat membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim yang diketuai Saptika Handini, SH.
Keempat terdakwa tersebut yaitu RZ (Penjabat Keuchiek Gampong Dayah Baro Tahun 2018;), A (Penjabat Keuchiek Gampong Dayah Baro Tahun 2019 hingga 2020), F, (Direktur Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bumdabarindo Tahun 2019 hingga 2020;), dan R (Bendahara Gampong Dayah Baro Tahun 2015 hingga 2021).
JPU menjelaskan, modus korupsi yang dilakukan antara lain berupa penyalahgunaan anggaran penyertaan modal BUMG, yang sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pekerjaan konstruksi dilaporkan tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan. Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) juga tidak sesuai ketentuan dan tidak dipertanggungjawabkan.
“Bahkan terdapat pembayaran anggaran yang tidak sesuai dengan pagu dalam APBG, serta adanya pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar alias kemahalan harga,” jelas JPU.
Para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menariknya, dalam persidangan tersebut, para terdakwa melalui kuasa hukum masing-masing menyatakan, tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa.
Sidang akan dilanjutkan pada Selasa, 10 Juni 2025,dengan agenda pemeriksaan saksi. (Red)
