KABAR BIREUEN– Wakil Ketua DPRK Bireuen, Drs Muhammad Arif melakukan inspeksi pasca bencana banjir di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Sabtu (15/12/2018).
Muhammad Arif menyebutkan, dalam kurun waktu 40 tahun, ini merupakan banjir yang sangat dahsyat.
“Saya sangat gusar dengan lambatnya penanganan tanggap darurat, apakah Pemerintahan Bireuen menunggu hancur total infrastruktur, baru ditangani,” sebut Muhammad Arif.
berdasarkan hasil inspeksi tersebut, terdata beberapa catatan penting untuk mempercepat recovery kerusakan. sehingga tidak menambah penderitaan masyarakat.
Dalam inspeksi yang dilakukan bersama Muspika Kecamatan Peudada, diantaranya Camat peudada, Drs Zamzami dan Kapolsek Peudada, Iptu Zulfikar serta keuchik dan tokoh masyarakat itu, Muhammad Arif mengunjungi sejumlah titik yang infrastrukturnya rusak.
Karena itu, katanya, perlu dilakukan tindakan tanggap darurat terhadap jembatan di samping SMA Negeri Peudada di Gampong Blang Bati, jembatan dr Fauziah, di Cot Kruet dengan lebar 5 meter dan panjang 6 meter.
“Perlu penanganan darudat jembatan Lorong Bakti ABRI Cot Kruet, 5×6 meter, Tanggul Paya Sikameh, normalisasi sawah di utara Paya Sikameh dan normalisasi saluran air Paya Sikameh (menggunakan beco dan buldoser),” katanya.
Tak hanya itu, infrastruktur lainnya yang juga perlu penanganan darurat adalah jembatan Simpang Raman Mayor Pinto Rimba, 5×5 meter, jembatan Alue Meuku pinto Rimba, 5×8 meter, serta normalisasi longsor di Gampong Ara Bungong di tiga titik lokasi sepanjang 250 meter.
“Normalisasi longsor ini sudah menggunakan buldoser dan beco, jadi mohon ditanggulangi biaya oleh BPBD Bireuen,” harap politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) tersebut.
Sementara untuk program lanjutan, sebutnya, Tanggul Paya Sikameh harus dibeton. Saluran air di cor pada jembatan di samping SMAN arah selatan dan barat jembatan.
“Secara geografis Kecamatan Peudada merupakan kawasan sering banjir dan memiliki banyak waduk dan aliran sungai besar. Banjir saat ini merupakan banjir yang sangat dahsyat dan pernah terjadi pada Tahun 1978 atau 40 tahun silam,” ungkapnya.
Akibat banjir kali ini menyebabkan banyak kerugian masyarakat antara lain, rusaknya sawah masyarakat seluas 50 hektar, sehingga harus dilakukan normalisasi karena sawah berlumpur.
Lalu banyak saluran air saluran rusak, gagal panen baik sekarang maupun yang akan datang apabila pemerintah tidak cepat menanganinya. Kerusakan tanaman palawija.
“Menurut perhitungan di lapangan, kerusakan infrastruktur umum mencapai Rp 5 miliar, tanaman masyarajkat Rp 2 miliar, gagal panen Rp 2 miliar,” jelasnya. (Ihkwati)
