KABAR BIREUEN – Sampai akhir tahun 2020, dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Makmur mencapai Rp 3.810.035.012 milyar.
Angka ini tertera pada laporan pertanggung jawaban UPK dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku tahun anggaran 2020 yang berlangsung di Aula Kantor Camat Makmur, Kamis (28/1/2021).
Pendapatan yang dimiliki sampai akhir desember ini sudah termasuk modal dasar dari pengalihan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) akhir tahun 2015 sebesar Rp 2.201.719.680 milyar.
Ketua Badan Kordinasi Antar Desa ( BKAD ) Tabina UPK Makmur, Muhammad Abdullah dalam laporannya menyebutkan, MAD yang dihadiri 100 orang peserta dari perwakilan 27 gampong.
Mereka yang hadir meliputi keuchik, peutuha tuha peut, tokoh perempuan, Tomas, BKAD,BPUPK, Tim Verifikasi dan UPK membicarakan dua hal pokok , yakni tentang laporan pertanggung jawaban keuangan dan peremajaan kelembagaan.
“Peremajaan dilakukan untuk lembaga BKAD, BPUPK dan Tim Verifikasi, sedangkan UPK berakhir sampai 2021,” jelas Muhammad Abdullah.
Pada kesempatan lain, Camat Makmur, Azmi S.Ag juga selaku pembina lembaga ini berharap masyarakat agar bersinergi dalam membangun lembaga keuangan ini.
“Musyawarah hendaknya dapat menghasilkan hal yang positif bagi keberlangsungan UPK ini,” harap Camat Azmi.
Pada acara musyawarah, sejumlah pertanyaan sempat dilayangkan oleh para peserta, terutama menyangkut tunggakan pelunasan utang dari kelompok atau perorangan masyarakat yang mencapai Rp1,5 milyar lebih terhitung mulai tahun 2010 sampai sekarang.
Kondisi ini dinilai peserta musyawarah sangat riskan, mengingat angka sebesar itu masih belum dilunasi .
“Kenapa hal ini bisa terjadi, apa langkah yang sudah ditempuh untuk menyelesaikannya,” tanya peserta.
Menyangkut hal ini, pengelola kegiatan menjelaskan, mereka sudah melakukan pemanggilan dan mendatangi kediaman mereka, namun upaya ini belum membuahkan hasil apalagi sekarang katanya dalam kondisi pandemi.
“Penyaluran pinjaman tidak maksimal sekarang dan usaha mereka hancur – hancuran,” ujar Ketua BKAD, Muhammad.
Untuk itu Ketua BKAD, Muhammad Abdullah berharap, kedepan keseriusan masyarakat yang melakukan pinjaman agar segera melunasi dan didukung partisipasi pimpinan gampong dalam mengawasi hal ini.
Disamping itu, lembaga ini selanjutnya akan menginfentarisir kelompok – kelompok atau perorangan masyarakat peminjam untuk menentukan langkah berikut supaya hutang ini bisa lunas.
Walaupun kondisi keuangan demikian, BKAD menyampaikan pada akhir Februari tahun 2021 gedung BKAD Tabina yang dibangun dengan anggaran 300 juta bisa ditempati oleh UPK dalam menjalankan aktifitasnya.
“Insya Allah akhir Februari, oprasional UPK mulai dikantor sendiri,” ungkap Muhammad Abdullah.
Menyangkut peremejaan pengurus tidak sempat dilakukan pada hari itu, dan atas kesepakatan qourum akan dilakukan pada Rabu (10/2/2021) ditempat yang sama.
Turut hadir pada musyawarah tersebut, Kapolsek Makmur, Ipda. Azharuddin dan mewakili Koramil Makmur, Sugeng. (Faisal Ali)
