KABAR BIREUEN, Jakarta — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah, melakukan audiensi strategis dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Dr. Hasan Nasbi, di Lt. 14 Kantor Komunikasi Kepresidenan, Gedung Pramuka, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Mei 2025.
Pertemuan tersebut menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah berusia hampir dua dekade, serta menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kekhususan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam pertemuan itu, Wagub Fadlullah menyampaikan, inisiatif revisi ini lahir dari kebutuhan untuk menyelaraskan kondisi sosial, ekonomi, dan politik Aceh dengan realitas kekinian.
“Selama 20 tahun sejak perjanjian damai, Aceh masih bergumul dengan kemiskinan dan kesenjangan pembangunan. Revisi ini bukan untuk menambah kekuasaan, tapi untuk memperkuat efektivitas otonomi dalam kerangka NKRI,” ujar Fadlullah.
BACA JUGA: Wagub Apresiasi Dukungan PWI dan BSI Terhadap Upaya Pengembangan UMKM Aceh
Dia juga menegaskan bahwa komitmen Aceh tetap solid dalam bingkai persatuan nasional.
“Kami juga memastikan bahwa tidak ada lagi wacana separatis. Kami membawa tokoh-tokoh penting dari berbagai wilayah dan latar belakang politik di Aceh sebagai bentuk representasi bahwa seluruh elemen Aceh sepakat: tidak ada lagi kata ‘Merdeka Aceh’. Yang ada adalah kerja bersama membangun Aceh,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dr. Hasan Nasbi, menyambut baik niat dan semangat yang ditunjukkan Wagub Aceh dan timnya. Dia menjelaskan, peran strategis kantornya sebagai simpul koordinasi konten dan substansi kebijakan yang mendukung program-program pemerintahan.
“Peran kami bukan di panggung depan, tapi di balik layar. Kami pastikan narasi dan regulasi yang diusulkan mendapat perhatian serius. Revisi UUPA yang diusulkan tentu perlu dilihat secara proporsional agar tetap selaras dengan konstitusi,” ujar Hasan.
BACA JUGA: Wagub Aceh Bahas Rencana Investasi dengan Dubes Uni Emirat Arab
Dia juga menekankan, proses regulasi harus memperhatikan sensitivitas publik dan harmoni antar lembaga.
“Setiap revisi, termasuk usulan tentang zakat sebagai pengurang pajak, maupun kewenangan lalu lintas barang dan jasa, harus dibingkai dalam norma dan standar yang jelas, agar implementasinya tak kontraproduktif,” jelasnya.
Beberapa poin krusial yang dibawa dalam pertemuan ini antara lain: Penyesuaian pasal-pasal UUPA terkait kewenangan khusus Aceh, penguatan otoritas fiskal dan pendapatan Aceh melalui mekanisme dana otsus, penyelarasan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, dan pembukaan akses perdagangan lintas batas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan komitmen yang sama, baik dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat, revisi UUPA ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh sekaligus memperkuat keutuhan nasional. (Red)
