KABAR BIREUEN, Bireuen — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bireuen pada akhir November 2025 lalu, meninggalkan dampak serius terhadap sektor pertanian. Berdasarkan hasil perhitungan geopasial, total lahan pertanian yang terdampak mencapai 4.731,79 hektare. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu krisis pangan lokal jika tidak segera ditangani.
Dari total luasan tersebut, kerusakan lahan terbagi ke dalam tiga kategori, yakni rusak berat seluas 1.323,07 hektare, rusak sedang 672,12 hektare, dan rusak ringan 2.736 hektare. Mayoritas lahan yang terdampak merupakan persawahan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat tani di Bireuen.
Mengantisipasi dampak lanjutan, Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) beberapa waktu lalu. Rapat tersebut membahas langkah cepat pemulihan pascabencana, sekaligus menyusun program strategis jangka pendek dan jangka panjang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Salah satu fokus utama yang ditekankan Bupati Mukhlis adalah penyelamatan sektor pangan, khususnya persawahan. Ia menilai, keterlambatan penanganan lahan sawah yang rusak dapat berdampak langsung pada ketahanan pangan daerah.
“Persawahan adalah tempat petani menggantungkan hidup. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung pada krisis pangan lokal,” tegas Mukhlis dalam rapat tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah mengirimkan surat resmi bernomor 56.6/064/2026 kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang memuat data lengkap lahan sawah rusak akibat banjir dan tanah longsor. Surat tersebut diharapkan menjadi dasar bagi Kementerian Pertanian untuk menyusun perencanaan dan penganggaran perbaikan lahan pertanian di Bireuen.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Mulyadi, SE, MM, menyampaikan, Pemerintah Pusat telah menyiapkan bantuan untuk perbaikan sawah dengan kategori rusak sedang dan ringan.
“Dana perbaikan tersedia untuk 677 hektare sawah rusak sedang dan 1.900 hektare dari total 2.736 hektare sawah rusak ringan,” ujar Mulyadi, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, perencanaan teknis rehabilitasi lahan dilakuka oleh tim dari tingkat provinsi yang bekerja sama dengan salah satu universitas di Aceh. Pelaksanaan rehabilitasi dijadwalkan mulai Februari 2026 dan ditargetkan selesai sebelum bulan Ramadhan, sehingga pada musim gadu atau sekitar April mendatang, sawah sudah dapat kembali ditanami.
BACA JUGA: Pemkab Bireuen Bergerak Cepat, Layanan Kesehatan Pascabencana Kembali Normal
“Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani dengan anggaran Rp13 juta per hektare,” tambahnya.
Sementara itu, untuk sawah dengan kategori rusak berat, Mulyadi menyebutkan, Pemerintah Pusat masih melakukan kajian mendalam terkait metode penanganan yang paling tepat.
Selain pendekatan teknis, Bupati Mukhlis juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali budaya gotong royong sebagai bagian dari strategi pemulihan. Menurutnya, perbaikan irigasi, pemanfaatan lahan pekarangan, serta penerapan pola tanam yang menyesuaikan kondisi alam lokal merupakan contoh nyata nilai-nilai tradisional yang relevan dalam kebijakan modern.
Langkah cepat dan kolaboratif tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat Bireuen pascabencana. (Red)
