KABAR BIREUEN, Juli – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), minta pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secepatnya memperbaiki Bendungan Irigasi Pante Lhong di Desa Beunyot, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, yang rusak berat akibat banjir bandang pada 26 November 2025 lalu.
Kerusakan bendungan tersebut mengancam keberlangsungan pertanian di tujuh kecamatan dalam Kabupaten Bireuen dan berpotensi membuat ribuan petani kehilangan mata pencaharian.
Bendungan yang selama ini mengairi sekitar 6.800 hektare sawah itu, kini tidak lagi berfungsi optimal. Aliran sungai berubah arah akibat terjangan banjir, membuat sisi utara bendungan kering dan tertutup lumpur, sementara aliran air justru mengalir deras ke sisi selatan. Kondisi ini menyebabkan sistem irigasi lumpuh total.
Tak hanya itu, derasnya arus juga menggerus bantaran sungai di kedua sisi. Sejumlah rumah warga di bagian selatan sungai dilaporkan roboh dan terseret arus banjir. Sejumlah saluran irigasi utama pun hancur, memperparah dampak terhadap sektor pertanian masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, HRD bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, turun langsung meninjau lokasi bendungan pada Kamis (1/1/2026) sore.
HRD menegaskan, keterlambatan penanganan akan berdampak serius terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Bireuen.
“Kalau bendungan ini tidak segera diperbaiki, petani tidak bisa turun ke sawah. Ribuan hektare lahan akan terbengkalai dan petani terancam jatuh miskin. Negara harus hadir dan bergerak cepat,” tegas HRD.
Dia menyampaikan, perbaikan darurat harus segera dilakukan, sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh agar aktivitas pertanian bisa kembali berjalan.
“Kami bersama Menteri PU berkomitmen mempercepat penanganan. Yang terpenting sekarang, air kembali mengalir ke sawah agar petani bisa segera menanam,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memastikan pemerintah pusat akan menangani kerusakan bendungan melalui skema tanggap darurat dengan dukungan anggaran dari APBN.
“Kami akan langsung menurunkan tim untuk penanganan darurat melalui sistem padat karya. Perbaikan akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan desain baru agar prosesnya lebih cepat dan efektif,” kata Dody.
Dia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memulihkan sektor pertanian yang terdampak banjir.
“Untuk sawah yang rusak, kami akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian. Pemerintah siap memperbaiki agar petani bisa kembali berproduksi,” jelasnya. (Suryadi)
