KABAR BIREUEN-Sejak konversi minyak tanah ke LPG (liquified petroleum gas) pada 2007 silam, kelangkaan dan penyaluran tidak tepat sasaran LPG 3 kg bersubsidi seakan menjadi hal biasa untuk diberitakan di berbagai media Tanah Air.
Hal itu disampaikan Buputi Bireuen diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Dailami, S. Hut pada Acara Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lama Setdakab Bireuen, Selasa, (29/10/2019), digelar oleh Pemerintah Bireuen melalui Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Dailami menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden No.104/2007 dan Peraturan Menteri ESDM No. 21/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, bahwa LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).
Gubernur Aceh dalam Surat Edaran Nomor : 540/8345, tanggal 12 Juni 2019 tentang Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 kg Tepat Sasaran menyatakan, sesuai ketentuan penggunaan LPG tabung 3 kg tepat sasaran adalah, masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp. 1,5 juta.
Usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan dibawah Rp. 300 juta dan PNS/CPNS dalam Pemerintah Aceh dengan tegas dilarang menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi.
Sesuai dengan kedua peraturan tersebut diatas, pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang bertugas menyalurkan secara resmi LPG 3 kg bersubsidi.
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017, menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3kg sebesar Rp.18.000, untuk Provinsi Aceh.
“Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor: 2363/12/DJM.O./2019 tanggal 03 Maret 2019, tentang besaran Alokasi/kuota isi ulang LPG Tabung 3 kg Tahun 2019, Kabupaten Bireuen memperoleh 2.686.667 tabung,” jelasnya.
Masyarakat dengan penghasilan di atas ketentuan semakin banyak yang menggunakan hak warga miskin dengan membeli LPG 3 kg bersubsidi.
“Jika ada pangkalan atau agen penyalur disinyalir telah menyalahgunakan harga barang bersubsidi dengan dugaan menjual jauh di atas HET seperti yang sering terjadi maka dapat ditindak sesuai dengan Undang-Undang. Yakni Undang-Undang (UU) Darurat No. 8/1962 tentang barang-barang dalam pengawasan,” sebutnya.
Sebelumnya panitia pelaksana kegiatan Ir, H Alie Basya M.Si melaporkan, maksud pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi LPG 3 kg adalah sebagai salah satu upaya dalam menciptakan distribusi LPG 3 kg bersubsidi yang tepat sasaran sesuai dengan peraturan
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh lebih kurang 300 peserta yang terdiri dari uncur camat di 17 kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, Agen Penyalur dan Pangkalan LPG 3 Kg.
Narasumber terdiri dari Unsur komisi B DPRD Kab Bireuen Satrekskrim Polres Bireuen, Unsur PT Pertamina Marketing Aceh dan dari Dinas Penanaman Modal Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
“Dengan harapan rapat koordinasi distribusi LPG 3 kg ini dapat menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan dalam penyaluran LPG 3 kg di masyarakat,” harap Alie Basyah. (Herman Suesilo).
