KABAR BIREUEN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P, kecewa atas kinerja kontraktor pelaksana proyek rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase, Aceh Utara yang sangat lambat. Meski pelaksanaannya telah berjalan selama 18 bulan, namun progress rehabilitasi bendung tersebut baru terealisasi sekitar 35 persen.
H. Ruslan M. Daud (HRD) menyampaikan kekecewaannya itu saat meninjau Bendung DI Krueng Pase, di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, bersama pejabat dari Kementerian PUPR RI, Sabtu (28/1/2023).
“Alhamdulillah, hari ini kita bersama Kementerian PUPR meninjau kembali Bendung Krueng Pase, dalam rangka melihat progress sekaligus mendorong untuk percepatan pelaksanaannya. Dari apa yang kita lihat hari ini, jelas sangat mengecewakan kondisi pekerjaannya,” ujar HRD.
Dikatakan Kapoksi V Fraksi PKB ini, kontraktor pemenang tender proyek rehab Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase tidak profesional, sehingga pekerjaannya tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dia mendengar, terdapat banyak kendala dari pihak kontraktor. Salah satu penyebab utama yaitu kemampuan keuangan yang sangat terbatas, sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan optimal.
“Mereka hanya berharap pada pencairan dari uang proyek. Karenanya, tidak mengherankan jika mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan progress,” ungkap HRD.
Terkait hal tersebut, menurut HRD, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR.
“Kontraktor yang semacam ini, saya yakin tidak hanya terdapat di Bendung Krueng Pase. Tapi, juga di sejumlah proyek lainnya di bawah Kementerian PUPR. Artinya, ada persoalan serius dengan sistem pelelangan yang dipusatkan melalui pintu Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK). Karena itu, kita mendesak untuk dievaluasi sistem dan personel di BP2JK,” tegas anggota komisi yang bermitra kerja dengan Kementerian PUPR itu.
Sebenarnya, Proyek Rehabilitasi Bendung Krueng Pase, salah satu titik fokus pengawalan HRD. Mengingat, ada ratusan ribu petani yang menggantungkan nasib mereka pada air irigasi tersebut. Ketika mereka tidak bisa turun ke sawah, masyarakat bukan hanya tidak punya beras, tapi juga tidak memiliki penghasilan.
“Sebab, umumnya masyarakat kita bergantung pada sektor pertanian. Nah, aspek kesejahteraan ini sangat erat kaitannya dengan kriminal. Dalam kondisi ini, bisa berdampak juga terhadap meningkatnya aksi kriminal karena kebutuhan utama masyarakat yang tidak terpenuhi,” jelas Bupati Bireuen Periode 2012-2017 ini.
Selain itu, katanya, juga berdampak terhadap pendidikan anak-anak mereka yang selama ini dibiayai dengan penghasilan dari sawah. Artinya, sebut HRD, Bendung Krueng Pase tersebut benar-benar memiliki efek domino dan berfungsi sebagai urat nadi penggerak ekonomi masyarakat di sana.
Lebih lanjut HRD menyampaikan, ada perpanjangan waktu sampai dengan pertengahan tahun 2023 yang diberikan kepada perusahaan pemenang proyek rehabilitasi tersebut. Dirinya mendapatkan informasi, ada perubahan manajemen dari sisi perusahaan untuk mengejar ketertinggalan.
“Semoga dengan perpanjangan waktu dan perubahan manajemen, kita berharap pertengahan tahun ini sudah selesai dikerjakan dan petani kita akan segera turun ke sawah,” harap HRD.
Sekedar diketahui, alokasi anggaran untuk Rehab Bendung D.I. Krueng Pase sebesar Rp56 miliar. PT. Rudi Jaya memenangkan paket tersebut dengan nilai Rp44 miliar. Saat ini, pencairannya sebanyak Rp18 miliar dengan progress fisik sekitar 35 persen. (Red)
