KABAR BIREUEN, Banda Aceh – Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, menegaskan percepatan relokasi pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara) menjadi prioritas utama pemerintah menjelang bulan suci Ramadhan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat terdampak bencana dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan lebih bermartabat.
Penegasan tersebut disampaikan M. Nasir dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan bencana sekaligus kesiapan menghadapi Ramadhan di Banda Aceh, Senin (16/2/2026). Pemerintah Aceh saat ini menaruh perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya tempat tinggal dan stabilitas logistik.
M. Nasir menyebutkan, sebanyak 6.060 unit huntara telah dibangun. Namun, masih terdapat warga yang bertahan di tenda darurat sehingga relokasi harus dipercepat.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tetapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” tegasnya.
BACA JUGA: Pemerintah Aceh Kerahkan 218 ASN Bersihkan Fasilitas Umum Terdampak Banjir dan Longsor di Bireuen
Selain huntara, pemerintah juga telah merampungkan pembangunan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Sementara bagi warga yang masih menunggu pembangunan rumah permanen, penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang tetap dilanjutkan.
Distribusi Logistik Harus Tepat Sasaran
Dalam rapat tersebut, M. Nasir menekankan pentingnya sinkronisasi anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Ia meminta koordinasi distribusi logistik diperkuat antara Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Dinas Sosial, dan pemerintah kabupaten/kota agar bantuan berbasis data yang telah diverifikasi.
“Hindari pemborosan anggaran. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” ujarnya.
Layanan Kesehatan dan Pendidikan Diperkuat
Di sektor kesehatan, sebanyak 307 dari 309 puskesmas telah kembali beroperasi. Namun, penguatan layanan tetap diminta, khususnya di wilayah terdampak seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Program trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi perhatian utama.
BACA JUGA: Sekda Aceh Instruksikan Pemkab Bireuen Percepat Pendataan Rumah Korban Banjir
Sementara itu, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75 persen. Pemerintah juga memastikan kebutuhan siswa seperti buku dan seragam segera dipenuhi melalui koordinasi lintas instansi.
Infrastruktur, Irigasi, dan Stabilitas Harga
Pemerintah Aceh menargetkan seluruh akses jalan desa kembali normal dalam waktu satu bulan. Pembangunan jembatan Bailey menjadi solusi prioritas yang ditargetkan rampung pada Juli mendatang.
Di sektor pengairan, uji alir Irigasi Jambo Aye mulai dilakukan untuk mengairi sekitar 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026 guna menjaga ketahanan pangan serta menopang ekonomi petani.
Mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok selama Ramadhan, pemerintah berencana menggelar operasi pasar. Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara untuk memberikan kebijakan khusus bagi masyarakat terdampak.
Menyikapi peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, pemerintah meminta tim SAR tetap siaga selama 24 jam serta memperkuat sistem mitigasi bencana.
“Kami akan menyurat resmi ke pusat PLN untuk menganjurkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Ini penting untuk menekan inflasi dan mengurangi beban warga,” pungkas M. Nasir. (Red)
