KABAR BIREUEN, Bireuen – Para korban banjir di Kabupaten Bireuen terancam harus menjalani ibadah puasa Ramadan di tenda-tenda pengungsian yang serba terbatas. Kondisi ini memicu keprihatinan serius dari Fraksi PAS-Demokrat-PAN DPRK Bireuen. Fraksi gabungan ini menilai, kebijakan pemerintah setempat tidak mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara), sebagai sebuah kekeliruan fatal.
Ketua Fraksi PAS-Demokrat-PAN DPRK Bireuen, Tgk. Razali Nurdin, menyebutkan, hingga kini masih banyak korban banjir di Kabupaten Bireuen yang kehilangan tempat tinggal dan belum memperoleh kepastian hunian yang lebih layak. Padahal, dalam beberapa hari ke depan umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan yang membutuhkan ketenangan dan kondisi lingkungan yang mendukung ibadah.
“Ramadan adalah bulan ibadah dan ketenangan. Sangat disayangkan jika masyarakat yang menjadi korban banjir masih harus menjalani puasa di tenda pengungsian tanpa kepastian tempat tinggal yang layak dan manusiawi,” ujar Tgk. Razali Nurdin kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, Fraksi PAS-Demokrat-PAN menilai, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bireuen mengusulkan pembangunan hunian sementara huntara dan hunian tetap (huntap) secara bersamaan. Dengan langkah tersebut, masyarakat terdampak dapat segera dipindahkan ke huntara sembari menunggu proses pembangunan huntap yang memakan waktu lama.
Lebih lanjut dijelaskannya, keberadaan huntara tidak hanya penting sebagai tempat berteduh sementara, tetapi juga berperan besar dalam menjaga kesehatan fisik dan mental korban bencana. Hunian yang layak dinilai mampu memberikan rasa aman, kenyamanan, serta menjaga martabat warga, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan oang lanjut usia (lansia) .
Di sisi lain, Fraksi PAS-Demokrat-PAN tetap memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Bupati Bireuen, H. Mukhlis dan jajaran pemerintah setempat dalam penanganan darurat bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Respons awal, seperti evakuasi dan distribusi bantuan, dinilai telah berjalan cukup baik.
BACA JUGA: Huntap untuk Korban Banjir Sumatra, Perdana Dibangun di Bireuen
Namun demikian, Tgk. Razali Nurdin menegaskan, keputusan tidak mengusulkan pembangunan huntara merupakan kebijakan yang perlu segera dievaluasi. Sebab, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat korban banjir yang kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan solusi cepat serta konkret.
“Oleh karena itu, kami mendesak Bupati Bireuen untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut dan mengambil langkah nyata dengan mengusulkan pembangunan huntara, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat terdampak banjir,” harap Tgk Razali Nurdin. (Suryadi)
