KABAR BIREUEN, Bireuen– Sistem penentuan kategori kemiskinan berbasis desil di Aceh menuai polemik.
MPI KNPI Bireuen menilai pendataan saat ini tidak akurat dan gagal menyurvei kondisi riil di lapangan, yang mengakibatkan banyak warga miskin kehilangan hak bantuan sosial (bansos) dan hak pelayanan kesehatan secara gratis.
Ketua MPI KNPI Bireuen, Muammar Kadafi kepada media, Minggu (12/4/2026) mengungkapkan temuan mengejutkan mengenai warga yang mendadak terlempar dari daftar penerima bantuan.
Hal ini disebabkan oleh perubahan status desil yang melonjak drastis tanpa alasan yang jelas.
“Warga yang sebelumnya berada di desil 1 atau 2, kini melonjak ke desil 6. Begitu desilnya di atas lima, mereka tidak dapat intervensi apa pun, termasuk beasiswa pendidikan dan diatas desil 7 akan imbas kepada berobat atau pelayanan kesehatan secara gratis,” ujar Kadafi.
Kadafi mengkritik variabel yang digunakan dalam menentukan status ekonomi warga. Menurutnya, indikator seperti kepemilikan sepeda motor atau kredit KUR Bank kecil kecilan sudah tidak relevan dijadikan tolak ukur tunggal jika tidak menghitung beban utang atau cicilan yang dimiliki warga.
Selain itu, ia menyoroti pendekatan berbasis pengeluaran yang dinilai bias. Sering kali, pengeluaran warga terlihat tinggi justru karena mereka sedang menerima bantuan, bukan karena memiliki penghasilan mandiri yang mencukupi.
“Kami berharap ada pendekatan yang membandingkan pendapatan dengan pengeluaran secara riil. Jangan sampai ini seperti ketok palu hakim yang memutus nasib rakyat kecil tanpa melihat realitas,” tegasnya.
Kesenjangan data ini ditemukan nyata di wilayah Aceh Kususnya Bireuen. Seorang lansia yang secara administratif sudah masuk kategori desil 1 justru belum didapatkannya.(Hermanto)
