KABAR BIREUEN, Juli – Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), menyambut baik kabar yang berkembang belakangan ini bahwa pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun hunian sementara (huntara) untuk korban bencana di Kabupaten Bireuen, setelah adanya usulan dari Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST.
Hal tersebut disampaikan HRD saat acara buka puasa bersama dalam rangka reses dan menyerap aspirasi masyarakat korban banjir dan longsor di Gampong Simpang Mulia, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Kamis (5/3/2026) sore.
“Alhamdulillah, meski sudah terlambat, itu lebih baik daripada tidak diusulkan sama sekali. Kalau memang informasi itu benar adanya, saya selaku anggota DPR RI dan juga secara pribadi,!mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Bupati Bireuen. Mari sama-sama kita doakan, semoga bupati kita itu panjang umur dan diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya dengan baik,” ucap HRD yang disambut antusias para korban banji sambil bertepuk tangan.
BACA JUGA: Diliputi Ketidakpastian, Korban Banjir di Teupin Mane Sepakat Minta Dibangun Huntara
Ia menegaskan, jika suatu kebijakan itu benar, harus sama-sama didukung. Sebaliknya, kalau tidak benar, juga harus diingatkan dan minta diperbaiki agar kembali ke jalan yang benar.
“Oh jika selama ini dalam memperjuangkan hak-hak korban bencana, sesekali saya agak keras dan ada yang marah, itu hal yang biasa. Jangan dianggap saya memperkeruh suasana. Justru kalau saya diam dan membiarkannya, itu yang salah karena tidak menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai wakil rakyat dengan baik,” terang HRD.
HRD menastikan, dirinya tidak ada kepentingan pribadi dalam hal pembangunan huntara tersebut. Sebab, ia bukan seorang kontraktor yang menginginkan proyek itu.
“Perjuangan saya selama ini semata-mata karena saya sangat kasihan melihat para korban bencana di Bireuen hingga sekarang sudah lebih tiga bulan, masih tinggal di tenda darurat yang siangnya sangat panas dan malam kedinginan. Sementara para korban di daerah lain sudah tinggal di huntara. Ini sungguh sangat tidak adil dan menzalimi korban banjir di Bireuen. Jadi, apa yang saya lihat dan disampaikan para korban di lapangan, itu yang saya perjuangkan ke pemerintah pusat,” jelas HRD panjang lebar.
Sementara itu Keuchik Simpang Mulia, Nazaruddin, menyampaikan, sebanyak 29 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir dengan rumah rusak parah atau hilang. Saat ini, hanya 15 KK yang telah tinggal di 15 unit Huntara yang dibangun pihak swasta. Sisanya, sebanyak 14 KK lagi masih tinggal di tenda pengungsian dan menumpang tinggal di rumah keluarga mereka.
“Warga sangat membutuhkan hunian sementara tersebut, dan banyak yang belum menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).” ujar Keuchik Nazaruddin.
BACA JUGA: Tetesan Air Mata Kepiluan di Bawah Tenda Darurat Gampong Kapa
Sahrul, salah seorang warga terdampak banjir, mengaku masih menumpang di rumah saudaranya dan belum mendapatkan huntara maupun DTH. Ia berharap, Pemkab Bireuen dapat mempercepat pembangunannya agar sebelum lebaran nanti, ia dan keluarganya dapat tinggal di huntara, sambil menunggu proses pembangunan huntap.
Sebelumnya, melalui siaran pers yang dikeluarkan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D, Selasa (3/3/2026), disebutkan dalam salah satu poinnya, sebanyak 596 unit huntara relokasi mandiri dijadwalkan akan dibangun di Bireuen melalui pembiayaan BNPB. Saat ini, usulan tersebut tengah melalui proses verifikasi oleh pemerintah daerah serta uji publik untuk menjamin akuntabilitas data. (Suryadi)
