H. Ruslan M. Daud (HRD) bersama ulama kharismatik Aceh, Syeikh H. Hasanoel Bashry (Abu Mudi).

KABAR BIREUEN – Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), mendesak Pemerintah Aceh, agar tidak mengalihkan anggaran di Dinas Pendidikan Dayah untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Alasannya, pergeseran anggaran tersebut yang mencapai 40 persen (sekitar Rp205 miliar), sangat kurang bijak. Mengingat, masih banyak sumber anggaran lain yang bisa diambil untuk itu.

“Sebagai alumnus dan orang yang selalu mengedepankan kepentingan dayah, saya sangat prihatin jika dana dayah sebanyak itu, dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ungkap HRD, Minggu (3/5/2020).

Menurut alumnus Dayah Mudi Mesra Samalanga ini, keberlangsungan pendidikan dayah juga harus menjadi prioritas Pemerintah Aceh. Sebab, Aceh sebagai daerah dengan ciri khas syari’at dan pendidikan Islam, seharusnya Pemerintah Aceh lebih arif dan bijaksana dalam melihat dana Dayah.

“Jangan disamaratakan dengan pos-pos anggaran lain. Sebab, Dinas Dayah merupakan salah satu institusi pemerintah hasil produk perdamaian (lex specialist),” tegas HRD.

Dia tidak menafikan, kebijakan Pemerintah Aceh ini merujuk kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dalam melakukan realokasi dan refocussing anggaran. Namun, katanya, masih ada payung hukum lain yang bisa digunakan Pemerintah Aceh untuk membuat pengecualian terhadap dana dayah.

Dalam hal ini, HRD menunjuk Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020, dalam rangka penanggulangan Covid-19. Di situ secara tegas disebutkan, ada pemberlakuan khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

“Surat Menteri Keuangan ini memberikan pesan khusus, agar tidak mengganggu dana bidang kesehatan dan pendidikan. Artinya, anggaran untuk dayah sebagai salah satu penyedia pendidikan, tidak boleh diotak-atik, karena ini adalah bagian dari dana pendidikan,” tandas politisi PKB asal Bireuen ini.

Karena itu, tokoh yang dikenal akrab dengan kalangan ulama dan dayah ini, meminta Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi ulang kebijakan pengalihan dana dayah untuk penanganan Covid-19. Sebab, banyak teungku-teungku dayah yang membutuhkan insentif tambahan saat ini, karena mereka tidak bisa mengajar sebagaimana biasanya.

“Dayah juga membutuhkan fasilitas tambahan, untuk melaksanakan pembelajaran daring atau online. Semua ini butuh anggaran. Kalau dipotong sampai 40 persen, hendak dibawa ke mana pendidikan dayah kita?” tanya HRD yang sangat menyayangkan kebijakan tersebut. (Suryadi)

BAGIKAN