KABAR BIREUEN, Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, kembali menetapkan perpanjangan keempat status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari. Perpanjangan tersebut berlaku mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Keputusan itu disampaikan Gubernur Mualem dalam rapat perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh yang digelar secara virtual di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026) malam.
Dalam arahannya, Mualem menjelaskan, perpanjangan status tanggap darurat dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Perpanjangan ini diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan serta sebaran korban terdampak yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas. Hal tersebut berdasarkan laporan dari Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Pidie Jaya.
BACA JUGA: Gubernur Mualem Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana di Aceh Hingga 22 Januari 2026
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” ujar Mualem.
Gubernur menegaskan, perpanjangan ini bertujuan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Mualem juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam mempercepat pemulihan Aceh agar aktivitas sosial, pendidikan, dan perekonomian masyarakat dapat segera kembali normal.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Mualem memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ia menyebutkan, wilayah tersebut sangat membutuhkan sedikitnya delapan jembatan darurat akibat rusaknya akses penghubung antarwilayah.
BACA JUGA: Tiga Ribu Relawan ASN Pemerintah Aceh Diterjunkan ke Berbagai Daerah Terdampak Bencana di Aceh
“Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus,” ungkapnya.
Sejalan dengan penetapan perpanjangan status tanggap darurat, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan. Fokus utama diarahkan pada penguatan koordinasi dengan Satuan Tugas Pemulihan Bencana kementerian, penuntasan pembersihan pemukiman, fasilitas ibadah, sekolah, serta lahan pertanian warga yang terdampak.
Selain itu, Gubernur juga menekankan percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir, prioritas pencarian korban yang masih hilang, serta penyelesaian dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat pada 2 Februari 2026.
“Saya instruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik maupun lahan warga. Dokumen R3P harus selesai sebelum awal Februari,” tutup Mualem. (Red)
