KABAR BIREUEN, Jeumpa – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), mengatakan, proyek pembangunan tanggul pemecah ombak di pesisir Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, membutuhkan tanggaran sekitar Rp40 miliar lagi dari APBN untuk bisa diselesaikan secara tuntas.
Ditargetkan jika anggaran itu tersedia nantinya, tanggul tersebut dapat rampung pada tahun anggaran 2026. Kalu sudah rampung, masyarakat di sana tidak lagi dihantui ancaman abrasi yang terjadi hampir setiap tahun.
Hal tersebut disampaikan HRD kepada Kabar Bireuen, saat meninjau lokasi lanjutan pembangunan tanggul pemecah ombak di Gampong Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Jumat (13/6/2025). Dalam kunjungan itu, turut dihadiri perwakilan dari Satuan Kerja (Satker) Sumber Daya Air (SDA) Balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Aceh, serta sejumlah masyarakat setempat.
“Kita dorong pemerintah pusat melalui Kementerian PU agar mengalokasikan kembali anggaran sebesar Rp40 miliar untuk tahun 2026, agar proyek tanggul pemecah ombak di kawasan ini bisa tuntas. Kalau sudah selesai, masyarakat pesisir Jeumpa bisa hidup lebih tenang dan aman karena terlindungi dari abrasi,” ujar HRD.
Dijelaskannya, proyek pembangunan tanggul pemecah ombak ini dikerjakan secara bertahap sejak beberapa tahun terakhir. Total panjang tanggul yang direncanakan sekitar 3,2 kilometer, dengan estimasi anggaran keseluruhan mencapai lebih dari Rp80 miliar.
“Alhamdulillah, hingga kini kita sudah berhasil membangun tanggul pemecah ombak sepanjang 1,5 kilometer lebih, termasuk lanjutan tahun ini sepanjang 350 meter yang segera dikerjakan. Sisanya sepanjang 1,6 kilometer lagi yang akan kita usulkan agar dibiayai melalui APBN tahun depan,” jelasnya.
Untuk tahun anggaran 2025, kata HRD, proyek lanjutan tanggul ini akan dikerjakan sepanjang 350 meter di pesisir Gampong Lipah Rayeuk. Alokasi anggarannya (APBN 2025) sebesar Rp9 miliar melalui Kementerian PU. Persiapan pekerjaan fisik akan dimulai dalam waktu dekat.
Sementara itu, Ervan dari Satker SDA Balai Kementerian PU Aceh, menyampaikan, lanjutan pembangunan tanggul tersebut untuk tahun 2025 ini, akan segera dimulai.
“Minggu depan sudah mulai tahap persiapan. Kita berharap prosesnya berjalan lancar dan sesuai target,” ujarnya.
Pentingnya Dukungan Masyarakat
HRD mengingatkan, pembangunan infrastruktur seperti tanggul pemecah ombak tersebut, tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. Karena itu, dia meminta warga di wilayah pesisir Jeumpa, khususnya yang tinggal di sekitar proyek, untuk mendukung sepenuhnya kelancaran pekerjaan yang akan berlangsung.
“Proyek ini bukan untuk pribadi Ruslan. Saya juga tidak tahu siapa yang akan mengerjakannya, Tanggul pemecah ombak ini murni untuk kepentingan masyarakat banyak. Karena itu, saya mengajak semua pihak agar tetap kompak dan mendukung proyek ini. Mari kita jaga agar pengerjaannya bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” imbau Bupati Bireuen periode 2012-2017 tersebut.
Selain itu, HRD juga mengharapkan agar pengerjaan proyek ini tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat setempat, terutama nelayan. Dia meminta pihak pelaksana proyek dan instansi teknis untuk menyiasati metode pekerjaan agar perahu nelayan tetap bisa merapat dan melaut seperti biasa.
“Kita tidak ingin proyek ini justru menimbulkan masalah baru. Harus ada solusi agar para nelayan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Harapan kita, pembangunan tanggul ini bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” tegas HRD.
Dalam lanjutan pembangunan tanggul pemecah ombak ini, HRD juga meminta ikut dipekerjakan warga setempat. Itu disesuaikan dengan bidang-bidang tertentu yang dapat mereka kerjakan, sehingga tidak perlu didatangkan pekerja dari luar Gampong Lipah Rayeuk.
“Jangan sampai mereka jadi penonton saja. Berdayakan warga di sini dalam pengerjaan proyek tanggul pemecah ombak ini,” pinta HRD yang saat itu ikut didampingi anggota dewan Bireuen dari PKB, Surya Dharma (Wakil Ketua DPRK Bireuen), Nanda Rizka dan Adnen Nurdin.
Proyek pembangunan tanggul pemecah ombak tersebut adalah salah satu prioritas aspirasi HRD di Komisi V DPR RI, yang membidangi infrastruktur, perhubungan, dan sektor terkait lainnya. Menurut dia, upaya perlindungan wilayah pesisir dari abrasi merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap keselamatan warga dan keberlanjutan ekosistem pantai.
“Sekarang negara telah hadir untuk menyelamatkan warga di sini. Kalau proyek ini selesai, tidak hanya rumah-rumah warga yang aman dari abrasi, tetapi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir seperti perikanan juga bisa berjalan lebih stabil. Itu yang kita harapkan bersama,” sebut HRD.
Menyangkut kebutuhan lainnya bagi masyarakat pesisir tersebut, seperti Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang dulu telah tergerus abrasi, menurut HRD, itu harus diupayakan melalui lintas kementerian. Sebab, TPI berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bukan mitra kerja Komisi V.
“Kalau dermaga masih bisa karena berada di bawah Kementerian Perhubungan yang notabene mitra kerja Komisi V juga” terang HRD yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI ini. (Suryadi)
