KABAR BIREUEN – Kementerian PUPR Republik Indonesia meminta Bupati Bireuen untuk menertibkan bangunan di atas saluran irigasi, karena mengganggu operasional dan pemeliharaan irigasi.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Kementerian PUPR melalui Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Ir. Djaya Sukarno, M.Eng dengan surat bernomor PS.0502-Bws1/1284 tertanggal 28 Oktober 2019, perihal Penertiban bangunan di atas saluran irigasi D.I Pante Lhong.
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I dalam suratnya menyebutkan, dasarnya adalah pengaduan masyarakat terkait bangunan liar di atas saluran irigasi BPL-8. Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan menyurati Bupati Bireuen.
Inti surat itu disebutkan, terdapat bangunan/pertokoan yang dibangun di atas saluran irigasi yang mengganggu kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi.
“Bahkan terhentinya layanan air untuk areal persawahan masyarakat,” sebutnya.
Sehingga pihak Balai meminta kepada Bupati Bireuen agar dapat melakukan penertiban bangunan-bangunan yang ada di atas saluran irigasi, sehingga sistem irigasi Pante Lhong secara keseluruhan dapat berfungsi normal kembali.
Pantauan Kabar Bireuen di lapangan, di Kecamatan Peusangan dan Kota Juang telah banyak bangunan yang didirikan di atas saluran irigasi. Namun tidak diketahui pasti, apakah bangunan tersebut memiliki izin.
Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bireuen, Fadli, ST.,MSM menjawab Kabar Bireuen terkait masalah tersebut menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin pendirian bangunan di atas saluran irigasi.
“Kami tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mendirikan bangunan di atas saluran irigasi. Dan sudah kami surati semua camat dalam Kabupaten Bireuen terkait pengamanan jaringan irigasi,” tegasnya. (Rizanur)
