KABAR BIREUEN – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen menyosialisasikan aturan wajib pajak dan retribusi kepada pedagang atau pemilik restoran, rumah makan dan warung kopi digelar di Oproom Setdakab Bireuen, Selasa (8/10/2019).
Tetapi hingga acara pembukaan hampir usai, peserta yang diundang hanya belasan yang hadir. Kenyataan itu terkesan mayoritas pemilik restoran, rumah makan dan warung kopi di Kabupaten Bireuen mengabaikan undangan Pemkab Bireuen.
Kepala BPKD Bireuen, Zamri SE mengatakan, pemilik restoran, rumah makan dan warung kopi di Kabupaten Bireuen yang diundang sebanyak 70 orang. Tetapi yang hadir belum semuanya.
“Mungkin masih dalam perjalanan, kita harapkan nanti hadir,” katanya.
Zamri mengatakan, pada acara itu disosialisasikan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Restoran dan menyosialisasikan regulasi lainnya terkait pemungutan pajak dan retribusi khusus restoran, rumah makan dan warung kopi dalam Kabupaten Bireuen.
“Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta memahami pentingnya pajak dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen. Harapan acara ini berguna untuk peningkatan PAD Bireuen, khususnya pajak restoran, rumah makan dan warung kopi,” ucap Zamri.
Staf Ahli Bupati Bireuen, Husaini SH MM yang membuka acara itu mengatakan, pajak restoran, rumah makan dan warung kopi merupakan salah satu sumber PAD dalam meningkatkan anggaran untuk pembangunan Bireuen.
“Restoran adalah fasilitas jual beli makanan dan minuman. Pajak restoran adalah pajak pelayanan yang dibebankan ke pembeli. Kami sangat mengharapkan dukungan pemilik restoran dengan menyetor pajak sesuai kondisi sebenarnya,” ucap Husaini. (Desta Fauziana)
