KABAR BIREUEN-Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bireuen(AMPB) kembali mempertanyakan terkait janji-janji Bupati Bireuen yang telah tertuang dalam kesepakatan bersama dengan AMPB pada Jumat, 19 Juni 2020 lalu.
Dalam kesepakatan bersama itu, Bupati Bireuen berjanji salah satunya akan membuat konferensi pers tentang penggunaan Anggaran Covid-19 (Virus Corana) di minggu ke 4 bulan Juni.
Karena itlah, AMPB mempertanyakan kepada BupatiBireuen kapan janji itu akan ditunaikan ataupun direalisasikan.Jangan sampai itu janji menjadi janji manis semata hanya untuk menenangkan masyarakat.
Hal itu dikatakan Korlap AMPB, Syibran Malasi dalam rilisnya yang diterima Kabar Bireuen, Senin malam (29/6/2020).
“Bupati jangan sibuk ngurusin hal-hal yang kurang penting, sehingga permasalahan yang sifatnya penting seperti ini jadi terbengkalai,” sebutnya.
Sementara itu, aktivis Bireuen, Iskandar menegaskan Bupati Bireuen agar segera melakukan konferensi pers terhadap publikasi pengguna anggaran covid-19 yang telah disalurkan ke masyarakat.
Baik berbentuk bantuan sembako atau penggunan lain menyangkut dengan anggaran covid-19.
“Saya minta kepada Bupati Bireuen untuk segera menindak lanjuti janji-janji yang telah disepakati pada pertemuan beberapa minggu lalu. Apalagi Pak Bupati pernah mengatakan bahwa setelah melakukan pembahasan dengan DPRK Bireuen, tuntutan kami akan segera ditindak lanjuti,” jelas iskandar atau yang sering disapa Tuih Alkhair.
Disbutkan Tuih, kalau dalam beberapa hari ini Bupati Bireuen belum menanggapi janji-janjinya, maka AMPB akan kembali melakukan demo menuntut hal yang telah diajukan dalam pertemuan pada Jum’at 19 Juni 2020 lalu.
“Kalau dalam waktu dekat ini Bupati Bireuen belum mengambil langkah untuk mempublikasikan pengguna anggaran covid-19 tahap pertama, maka kami dari AMPB akan kembali melakukan demo besar-besaran did epan kantor Bupati Bireuen,” tegas aktivis Bireuen ini.
Menurut Tuih, apa yang merekaminta itu bukan untuk kepentingannya, akan tetapi semua ini demi diketahui oleh masyarakat Bireuen terhadap pengguna anggaran covid-19 apalagi anggaran tersebut diambil dari anggaran APBK.
“Jadi apa yang kami suarakan itu bukan untuk kepentingan kami akan tetapi demi kepentingan kita bersama agar masyarakat bireuen mengetahui terhadap pengguna anggaran covid-19 yang telah disalurkan tahap pertama. Maka langkah itu perlu diambil oleh Bupati Bireuen biar setiap pengguna anggaran APBK transparan dan terbuka didepan publik. Karena Bireuen ini milik kita bersama, bukan milik seorang bupati,” kata Tuih Alkhair
Tuih juga mempertanyakan sisa bantuan sembako yang masih sisa di gudang Dinsos Bireuen apakah sudah disalurkan atau belum.
“Kalau memang belum disalurkan maka kami minta untuk segera disalurkan ke masyarakat yang berhak menerimanya agar bantuan tersebut tidak kadaluarsa,” pungkas Tuih Alkhair.(REL)
