KABAR BIREUEN- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen mengadakan silaturahmi dan audiensi dengan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD) KNPI dan Karang Taruna Bireuen, Senin siang (11/11/2019) di ruang rapat gedung dewan setempat.

Silaturhami yang digelar untuk pertama kalinya tersebut dipimpin langsung Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar S.Sos, didampingi Wakil Ketua I, Syauqi Futaqi dan dihadiri sejumlah anggota dewan.

Rusyidi Mukhtar menyebutkan, silaturahmi tersebut untuk mendengarkan program, saran dan masukan dari pemuda.

“Kita dewan ingin mendengarkan masukkan dan usulan program dari pemuda, karena pemuda merupakan bagian penting dalam pembangunan Bireuen. Jino dewan adalah tutu bagi rakyat. Saya secara pribadi siap menerima saran dan bertemu dengan kalian dimana pun, termasuk di warung kopi.,” sebut pria yang akrab disapa Ceulangiek tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Bireuen, Syauqi Futaqi menyebutkan, dulu semesa zaman Soeharto, KNPI merupakan organisasi kepemudaan yang punya akses langsung ke istana.

“Kita harapkan KNPI Bireuen juga mempunyai peran yang besar dalam pembangunan dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah,’ katanya.

Pada kesempatan itu,  Sekretaris DPD KNPI Bireuen, Syarifah Reynisa, A,Md,Rad mengharapkan agar pemuda dilibatkan secara aktif dalam mendengarkan masukan dan saran terkait program-program kepemudaan, selain itu juga agar membangun sinergitas antara pemuda khsusunya KNPI dengan lembaga DPRK Bireuen.

“Kita juga mendorong pemerintah agar mampu memciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran,” harapnya.

Adapun usulan program KNPI tahun 2020 adalah pengadaan tanah dan pembangunan gedung pemuda, selanjutnya melahirkan Qanun tentang kepemudaan, pendataan potensi pemuda Kabupaten Bireuen, pengadaan lahan perkebunan pemuda, lokakarya kewirausahaan pemuda serta perkampungan pemuda.

Ketua DPD KNPI Bireuen Asnawi MY TSA S.Sos mengapersiasi dan berterima kasih karena untuk pertama kalinya pemuda diundang dewan untuk bersilaturahmi serta beraudiensi terkait program-program kepemudaan.

“Kami berharap pertemuan seperti ini tetap berlanjut, dan pemuda dilibatkan mendengarkan saran dan masukkan. Semoga usulan program yang kami sampaikan dapat ditampung dalam APBK  2020,”’ katanya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Bireuen, dr Murdani meminta agar tak ada lagi masalah dualisme lembaga pemuda gampong. Selain itu juga mengharapkan program ngopi pagi dan silaturahmi pemuda terus berjalan di tiap kecamatan.

“Kami karang taruna merupakan anak pemerintah, jadi tidak mungkin kalau kami harus ikut-ikut mendemo pemerintah,karena SK Karang Taruna Bupati yang keluarkan, SK karang taruna kecamatan, camat yang teken, dan karang taruna gampong, keuchik yang tandatangani. Kalau di pusat, maka Menteri Sosial,” sebut.

Sekretaris Fraksi Partai Aceh, Zulkarnaini akan berupaya memperjuangkan aspirasi tersebut, meski ada keterbatasan anggaran, namun pihaknya berupaya ada usulan KNPI yang bisa direalisasikan.

Dari Fraksi Golkar, Teuku Muhammad Mubaraq menyampaikan, anggaran APBK Bireuen harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Penggunaan dana APBK bukan hanya untuk sekelompok orang saja, namun harus merata dan menyetuh semua masyarakat,” katanya disambut tepukan hadirin.

Zulfahmi SE dari Fraksi PKS-PPP-PAN menyebutkan, ada empat peran pemuda, yaitu dalam kegiatan sosial, pemuda harus terlibat dalam kegiatan sosial.

“Seperti yang dilakukan Kami Peduli Bireuen (KPB) itu sangat bagus, mereka pemuda yang aktif dalam aksi-aksi sosial membantu masyarakat,” katanya.

Lalu, sebutnya, pemuda juga harus mampu menciptakan kewirausahaan, menjadikan pemuda mandiri, menciptakan lapangan kerja bagi pemuda, dan terkahir wawasan kebangsaan.

Ketua Fraksi Juang Bersama, Zulfikar SE mengharapkan pemuda agar menjadi mitra kritis pemerintah, pemuda terlibat aktif dalam menanggapi semua hal.

“Terkai usulan gedung pemuda, kita akan bicarakan dengan Pemkab emakaun gedung Funland, kalau sudah habis masa jangan diseakan lagi, tapi digunakan untuk gedung pemuda,” usulnya.

Anggota dewan lainnya, Suhaimi Hamid memanggapi pernyataan dualisme lembaga kepemudaan gampong mneyebutkan, bahwa dalam Qanin Nomor 6 tahun 2018 sudah jelas mana yang disebut lembaga kepemudaan gampong, yaitu Karang Taruna.

“Substansi yang ingin saya soroti terkait satgas anti narkoba yang tak berkelanjutan lagi, hanya setahun saja menggema lalu kemudian hilang. Justru sekarang program pencegahan stunting yang lebih ditonjolkan. Sebenarnya itu program nasional, dan seberapa urgen hal itu dilakukan di Bireuen,” sebutnya mempertanyakan.

Anggota dewan lainnya juga sempat memberikan tanggapan diantaranya Aida Fitria, Usman, Tgk Amryadi, Tgk M. Jafar serta pernyataan yang lumayan keras dari Yufaidir SE.

Diakhir audiensi diserahkan usulan proposal dari Ketua DPD KNPI Bireuen serta Ketua Karang Taruna kepada Ketua DPRK Bireuen. (Ihkwati).

 

BAGIKAN