KABAR BIREUEN, Aceh Utara – Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh 2, H. Ruslan M. Daud (HRD), menegaskan komitmennya mengawal percepatan pemulihan pascabencana banjir di Aceh Utara melalui verifikasi cepat kebutuhan hunian sementara (huntara) serta penanganan infrastruktur publik yang terdampak.
Hal itu disampaikan HRD saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Muara Batu dan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Jumat, 9 Januari 2026. Kunjungan tersebut untuk meninjau langsung kondisi lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat yang terdampak bencana.
Dalam kunjungan tersebut, HRD didampingi mitra kerja dari sejumlah direktorat jenderal di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Salah satu aspirasi paling mendesak yang disampaikan warga adalah kebutuhan hunian sementara bagi korban banjir yang hingga kini belum dapat kembali ke rumah masing-masing. Berdasarkan pendataan awal di lapangan, kebutuhan huntara tersebar di dua kecamatan.
BACA JUGA: Tindaklanjuti Permintaan HRD, Kementerian PU Siap Bangun Huntara di Langkahan
Di Kecamatan Sawang, kebutuhan huntara meliputi Gampong Paya Rabo Lhok sebanyak 76 kepala keluarga (KK), Lagang 24 KK, Lhok Kuyuen 26 KK, dan Babah Krueng 140 KK. Sementara di Kecamatan Muara Batu, kebutuhan tercatat di Desa Paloh Raya 50 KK, Bungkaih 121 KK, Teumpok Beurandang 23 KK, Ulee Madon dan Mane Tunong masing-masing 12 KK, serta Teupin Banja 8 KK.
Menindaklanjuti hal tersebut, HRD menegaskan bahwa pembangunan huntara merupakan solusi paling realistis dan mendesak untuk menjamin warga memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
“Huntara ini sangat penting, bukan hanya sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan martabat warga. Negara harus hadir dalam kondisi seperti ini, apalagi menjelang bulan suci Ramadhan. Karena itu, kita dorong agar huntara segera dibangun di setiap desa yang lahannya sudah siap,” ujar HRD.
Dia menyampaikan, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis akan segera melakukan verifikasi lahan dan pendataan kebutuhan huntara sebagai tahapan awal percepatan realisasi pembangunan.
“Saya sudah minta langsung ke tim Ditjen Prasarana Strategis untuk segera turun memverifikasi lahan dan data kebutuhan huntara mulai hari ini. Kita ingin prosesnya cepat, akurat, dan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan hunian, HRD juga menerima keluhan masyarakat terkait lumpur banjir yang masih mengendap tebal di berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, pasar rakyat, stadion olahraga, masjid, serta alur sungai. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas pendidikan, ekonomi, dan ibadah warga.
Menjawab keluhan itu, HRD memastikan penanganan segera dilakukan dengan mengerahkan dukungan lintas direktorat jenderal di lingkungan Kementerian PU.
“Untuk pembersihan lumpur, alat berat akan segera dikirim melalui balai-balai teknis dari sejumlah direktorat jenderal. Kita dorong agar sekolah, pasar, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya bisa segera difungsikan kembali,” kata HRD.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan mendesak akan air bersih dan sanitasi, termasuk pembangunan sumur bor di sejumlah desa yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses air bersih. HRD menekankan bahwa ketersediaan air bersih menjadi faktor penting agar huntara dapat berfungsi optimal.
“Huntara harus didukung air bersih dan sanitasi yang layak. Jika ini terpenuhi, pemulihan kesehatan dan kehidupan sosial warga akan jauh lebih cepat,” ujarnya.
HRD menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan kerja tersebut akan dikawal realisasinya secara bertahap melalui Komisi V DPR RI, dengan mengedepankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pemulihan Aceh Utara secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Suryadi)
