KABAR BIREUEN, Aceh Utara — Lebih dari sebulan pascabencana melanda Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, ratusan warga masih hidup dalam keterbatasan dan belum memiliki tempat tinggal yang layak.
Kondisi tersebut yang mendorong Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), turun langsung ke lokasi bencana untuk memperjuangkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak.
HRD menegaskan, penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat semata, tetapi harus berlanjut pada pemulihan kehidupan warga, terutama penyediaan tempat tinggal yang manusiawi.
Hal itu disampaikan HRD saat peninjauan lapangan bersama Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, serta Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa), Kamis (1/1/2026).
BACA JUGA: Jalan Nasional Rusak Parah Setelah Banjir, HRD Desak Kementerian PU Tangani Sementara Secara Darurat
Menurut HRD, menunggu pembangunan hunian permanen membutuhkan waktu panjang, sementara masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak dalam menjalani hidup mereka.
“Huntara ini sangat penting agar masyarakat bisa beribadah dengan tenang, memiliki akses air bersih melalui sumur bor, sanitasi yang layak, serta tempat istirahat yang nyaman,” ujar HRD.
Disebutkannya, keberadaan huntara bukan hanya sebagai tempat berlindung sementara, tetapi juga berperan penting dalam pemulihan sosial dan psikologis warga pascabencana. Dengan fasilitas dasar yang memadai, masyarakat diharapkan dapat kembali beraktivitas secara normal sembari menunggu pembangunan hunian tetap (huntap) atau rumah permanen.
Dalam kesempatan tersebut, HRD juga mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar segera menyiapkan data warga terdampak secara akurat serta menyediakan lahan untuk pembangunan huntara. Dua hal tersebut menjadi kunci percepatan realisasi hunian sementara.
“Kalau data dan lahannya siap, proses pembangunan bisa berjalan cepat. Yang terpenting sekarang adalah memastikan masyarakat bisa hidup layak terlebih dahulu,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera menindaklanjuti kebutuhan di lapangan. Dia memastikan, akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan lahan dan pendataan calon penghuni.
“Menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Ruslan, Insyaallah saya segera mengarahkan BUMN yang ditunjuk untuk memulai pembangunan huntara yang layak sesegera mungkin. Yang terpenting adalah kesiapan lahan dan data kebutuhan yang akurat,” ujar Dody.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan warga Langkahan, sekaligus memastikan penanganan pascabencana berjalan manusiawi dan berkeadilan. (Suryadi)
