KABAR BIREUEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat terus menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 agar mencapai target.
Sampai dengan awal November 2019, capaian PAD Kabupaten Bireuen Rp26.083.469.314,04 dari jumlqh target Rp32.230.538.428,00, atau (80,93%).
Kepala BPKD Kabupaten Bireuen, Zamri, SE melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan, Hendri, kepada Kabar Bireuen, Rabu (13/11/2019) di ruang kerjanya memaparkan menyangkut realisasi PAD tahun 2019 dan persoalan yang dihadapi.
Menurutnya, dari tingkat persentase, capaian PAD tahun 2019 sampai dengan awal bulan November sudah sangat lumayan dibandingkan masa sebelumnya.
Hendri merincikan, jumlah Pajak Daerah ditargetkan Rp22.085.000.000,00. Sedangkan realisasinya Rp16.519.071.837,00 (74,80%). “Dari sektor pajak, pajak restoran dan pajak rumah makan menduduki peringkat tertinggi dalam realisasi. Pajak restoran sudah mencapai 89 % dan rumah makan 91 % lebih,” jelasnya.
Disebutkan juga, realisasi paling rendah adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Dari Rp3.000.000.000 yang ditargetkan, baru terealisasi Rp402.611.752 atau (13,42%).
“Ini terjadi karena masa pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan bahan galian masih berlangsung. Diperkirakan pertengahan bulan Desember, realisasi sektor pajak ini akan meningkat,” sebutnya.
Lanjutnya, pendapatan dari retribusi daerah ditargetkan Rp1.397.005.990,00. Dan yang sudah terealisasi Rp1.296.237.450,00 (92,79%).
Berikut pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah melebihi target.
“Jumlah target Rp4.950.000.000,00, sedangkan realisasinya Rp4.972.440.041,00 (100,45%),” jelas Hendri.
Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah, ditargetkan Rp3.798.532.438,00. Dan realisasi mencapai Rp3.294.439.866,04 (86,73%).
Hendri juga mengungkapkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Seperti ada pihak yang telah memanfaatkan aset daerah (tanah) untuk mendirikan bangunan, namun tidak mau membayar sewa.
“Dan kita terus melakukan upaya persuasif agar masyarakat yang memanfaatkan barang milik daerah patuh atau taat dengan aturan. Memang kami kesulitan menagih sewa tanah yang sudah dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan (toko). Ini terjadi di beberapa kecamatan,” pungkasnya. (Rizanur)
