KABAR BIREUEN – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh mengadakan pertemuan langsung dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar, di Komplek Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Kamis, 27 Mei 2021.

Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe Aceh, M. Nasir Syamaun, menyampaikan dalam keterangannya menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan tanggapan Wali Nanggroe atas permintaan audiensi JKMA, dalam rangka membahas percepatan proses penetapan hutan adat Aceh.

Dari JKMA, kata M. Nasir, hadir langsung Zulfikar selaku Sekretaris Pelaksana, serta Efendi dan Rahmad Al, selaku Program Officer dan Staf JKMA. Sementara Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. M. Raviq dan Rustam Efendi.

“Tahun 2018 usulan penetapan hutan adat di Aceh telah di sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut apapun, baik dari Kementerian, Pemerintah Aceh, dan juga Pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, kami ingin menyampaikan hal ini kepada Wali Nanggroe,” kata Zulfikar pada pertemuan tersebut.

Kepada Wali Nanggroe, Zulfikar meminta dukungan langsung terkait percepatan proses penetapan hutan adat agar segera terealisasi. Saat ini, katanya, ada banyak hutan adat yang tersebar di kabupaten/kota di Aceh. Sebagian kabupaten/kota sudah menetapkan melalui SK Bupati, tapi masih ada kabupaten/kota yang belum menetapkan batas wilayah hutan adat.

“Tanpa ditetapkan, sulit untuk kita menjaga hutan adat yang menjadi sumber air, rumah bagi satwa, dan sumber kehidupan masyarakat sekitar hutan. Kalau sudah ada batasnya dan legalitasnya, ini bisa dipastikan ekosistem yang ada bisa dijaga,” tambah Zulifikar.

Menanggapi JKMA, Wali Nanggroe menyatakan dukungannya atas upaya yang telah dilakukan JKMA selama ini. Ia mengatakan, akan melakukan beberapa langkah, agar proses percepatan penetapan hutan di Aceh dapat segera terlaksana.

“Untuk langkah awal, kita coba siapkan legalitasnya dulu, sehingga ada penetapan,” kata Wali Nanggroe.

Menurut Wali Nanggroe, nantinya perlu dilakukan deklarasi mana-mana wilayah hutan adat di Aceh. Perlu juga melakukan pendekatan untuk meyakinkan pemerintah kabupaten/kota, agar bisa secepatnya mengeluarkan SK Penetapan Hutan Adat Aceh.

“Di setiap kesempatan, saya sering sampaikan, kita sangat miris melihat kondisi hutan Aceh sekarang ini yang sudah dieksploitasi. Ini harus kita perbaiki segera,” tegas Wali Nanggroe.

Sementara itu Rustam Efendi menambahkan, Lembaga Wali Nanggroe akan melakukan kolaborasi dengan JKMA. Begitu juga dengan pihak lainnya yang peduli lingkungan, untuk sama-sama mengupayakan percepatan proses penetapan hutan adat Aceh. (Red)