KABAR BIREUEN- Plt Bupati Bireuen DR H Muzakkar A Gani,SH, M Si membuka rapat koordinasi dan evaluasi percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bireuen di Aula Bappeda, Jumat petang, (14/2/2020).
Rapat Koordinasi yang diselengarakan Kepala Bappeda Bireuen Drs Muslim, M Si turut dihadiri Sekda Bireuen dan diikuti Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh, para Asisten, para Kepala SKPK, para Camat di lingkungan Pemkab Bireuen.
Turut juga hadir Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, Perwakilan Kompak Bireuen, para Koordinator TKSK, Koordinator TKS, dan Koordinator PKH dalam Kabupaten Bireuen.
Plt Bupati Muzakkar A Gani dalam sambutannya antara lain menyampaikan sesuai dengan prioritas Wakil Presiden dalam peningkatan kualitas SDM , menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pencapaian target penurunan 2020-2024 sekitar 2,4- 2,91 persen atau setara dengan rata-rata pengurangan pertahun antara 1,08-1,38 juta penduduk.
Dikemukakan, penaggulangan kemiskian merupakan tanggung jawab kita bersama (Provinsi/Kab/Kota) yang memerlukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dan lintas pelaku.
Hal ini dikarenakan penanggulangan kemiskinan merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa serta memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh warga negara Indonesia.
Selaras dengan prioritas Kabupaten Bireuen dalam RPJMD 2017-2020 menargetkan penurunan kemiskinan satu persen setiap capaian angka kemiskinan di tahun sebelumnya.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka kemiskimam Kabupaten Bireuen mengalami penurunan signifikan dari 18,21 persen pada tahun 2012 menjadi 13,56 persen pada tahun 2019. Begitupun, angka ini masih jauh diatas angka kemiskinan rata-rata nasional,” jelas Plt Bupati.
Dikatakan, permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan selama inI disebabkan beberapa hal diantaranya indikator dan data yang digunakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan masih berbeda-beda.
Belum sinerginya pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kesmiskinan oleh dinas terkait dan stakeholder lainnya serta koordinasi dan sinergi antara Pemerintrah Aceh dengan Pemerintah Kabupayen/Kota yang terkadang belum berjalan maksimal.
Oleh karenannya perlambatan penurunan angka kemiskinan kita perlu melakukan kaji ulang terhadap program-program penaggulangan kemiskinan yang telah kita laksanakan.
Saat ini arah kebijakan penggulangan kemiskinan Pemerintah Aceh menitik beratkan pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Aceh melalui penyasaran kantong kemiskinan atau daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
Ini dilakukan melalui koordinasi lintas isu dan lintas fungsi untuk memastikan ketepatan pelaksanaan percepatan program di masing-masing Kabupaten.
Ketepatan itu mengacu pada peralatan monitoring dan evaluasin 6 T (tepat program, tepat sasaran, tepat fokus, tepat cara penyaluran, tepat waktu dan tepat jumlah).
Kabupaten Bireuen menjadi salah satu daerah perioritas Pemerintah Aceh karena Kabupaten Bireuen menjadi salah satu daerah kantong kesmiskinan memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik terpadu dan menyeluruh.
Plt Bupati juga mengungkapkan, di Kabupaten Bireuen sebanyak enam kecamatan dari 17 kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Mamplam, Jangka, Peudada, Jeumpa, Juli dan Kecamatan Peusangan, merupakan daerah kantong kemiskinan diperlukan upaya khusus dan langkah strategis unuk menurunkan angka kemiskinan
“Langkah strategis yang diambil iim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bireuen dengan pansndaan keluarga miskin penerima bantuan program melalui pemasangan stiker keluarga prasejahtera,” ujarnya. (H.AR Djuli).
