KABAR BIREUEN, Bireuen – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) yang menjalin kerja sama publikasi kegiatan pemerintah dengan media luar daerah, menuai protes keras dari media lokal di Kabupaten Bireuen.
Keputusan itu dinilai tidak adil dan mengabaikan peran media lokal setempat yang selama ini aktif mendukung penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Bireuen.
Pimpinan Redaksi Juang News, Hamdani, dalam rilisnyaa, Rabu (15/4/2026), menyampaikan keberatan dan kecaman terhadap keputusan Diskominsa Bireuen yang mengalokasikan anggaran kerja sama publikasi dengan media yang berdomisili di luar Kabupaten Bireuen. Sementara media lokal Bireuen yang selama ini aktif mendukung kegiatan pemerintah daerah, justru tidak diberi ruang dan peluang.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Diskominsa Bireuen menjalin kerja sama publikasi dengan media komparatif.id yang beralamat di Banda Aceh. Portal tersebut milik Muhajir Juli, Juru Bicara (Jubir) Pemkab Bireuen.
Total anggaran yang diperuntukkan untuk kerja sama itu sebesar Rp80,5 juta. Rinciannya, untuk media cetak Serambi Indonesia Rp40,5 juta dan media online Komparatif Rp40 juta.
Hamdani menilai, kebijakan bekerja sama dengan media luar kabupaten tersebut mencerminkan sikap Pemkab Bireuen yang tidak peka dan tak berpihak terhadap penguatan media lokal yang tumbuh dan berkembang di daerah sendiri.
“Selama ini ada beberapa media lokal di Bireuen, termasuk Juang News, telah banyak membantu publikasi kegiatan Pemkab Bireuen tanpa meminta bayaran. Namun ketika ada kerja sama berbayar, justru media luar Bireuen yang diprioritaskan. Ini sangat mengecewakan dan melukai semangat dan pengabdian media lokal Bireuen selama ini,” tegas Hamdani.
Menurut Hamdani, sebelumnya dia telah menjalin komunikasi intens dengan Kepala Diskominsa Bireuen, M. Zubair, SH.,MH, dengan berharap media lokal dapat dilibatkan jika ada kerja sama publikasi yang menggunakan anggaran pemerintah.
“Tidak ada alasan untuk mengabaikan media lokal. Media kami terbit di Bireuen, bekerja di Bireuen, dan melayani informasi masyarakat Bireuen, walau media saya belum terverifikasi Dewan Pers. Tapi ironisnya media yang sudah terverifikasi Dewan Pers pun seperti Kabar Bireuen, tetap tak diberi peluang. Jadi ini maksudnya apa?” tanya mantan Sekretaris PWI Bireuen dua periode ini.
Kalau Pemkab Bireuen serius membangun daerah, kata dia, seharusnya penguatan media lokal menjadi prioritas, karena media massa adalah mitra pemerintah.
Hamdani yang juga pernah menjadi Finalis Anugerah Adiwarta Award tahun 2009 dan 2010 ini juga menegaskan, alasan tidak adanya pengajuan proposal dari media lokal tidak dapat dijadikan pembenaran, karena tanpa informasi terbuka mengenai ketersediaan anggaran kerja sama media, maka mustahil media-media mengajukan penawaran.
“Kalau memang niatnya baik dan transparan, seharusnya media lokal diberitahu sejak awal. Jangan kemudian mencari-cari alasan. Ini menyangkut komitmen pemerintah dalam mendukung ekosistem pers lokal,” jelas pemenang Mochtar Loebis Award tahun 2010 silam untuk kategori Pelayanan Publik ini.
Menurut Hamdani, kebijakan tersebut berpotensi mematikan peran media lokal dan menghambat perkembangan industri pers di Kabupaten Bireuen. Padahal, media lokal adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun partisipasi publik, menyampaikan informasi pembangunan, dan menjaga kontrol sosial di daerah.
Sebagai bentuk sikap resmi, Hamdani menyatakan akan menyampaikan protes keras dan meminta Pemkab Bireuen melalui Diskominsa agar mengevaluasi kebijakan kerja sama media yang dinilai tidak adil dan tidak berpihak pada media lokal.
Dia meminta Pemkab Bireuen lebih bijak, adil, dan peka. Jangan menjadikan media lokal sebagai penonton di daerah sendiri. Ini soal keberpihakan, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberdayakan media lokal yang sehat.
“Maka harusnya keputusan itu ditinjau ulang, bahkan harus dibatalkan! Supaya hal ini tak menjadi bumerang buat Pemkab Bireuen. Lagi pula anggaran pemerintah itu bukan harta pusaka yang boleh dibagi suka-suka,” pungkas Hamdani.
Protes keras ini diharapkannya, menjadi perhatian Pemkab Bireuen agar ke depan kebijakan kerja sama publikasi media dilakukan secara transparan, adil, dan berpihak pada penguatan media lokal. (Rel)
