Oleh: M. Zubair, S.H.,M.H.
ASN Pemkab Bireuen dan Pemerhati Pembangunan Aceh
ACEH adalah daerah yang tidak pernah kekurangan potensi. Kekayaan sumber daya alam, posisi strategis di jalur perdagangan, serta kekuatan nilai religius dan sosial yang kuat menjadi modal besar untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas hari ini menunjukkan sebuah ironi yang sulit diabaikan, “kesejahteraan masyarakat Aceh masih tertinggal dibandingkan harapan yang selama ini digaungkan.”
Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2025, angka kemiskinan di Aceh masih berada di kisaran 12,33 persen atau sekitar 700 ribu jiwa . Meski mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka ini tetap tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Bahkan, kemiskinan di Aceh masih didominasi oleh wilayah pedesaan, dengan tingkat kemiskinan desa mencapai 14,44 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan .
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa daerah yang kaya potensi justru belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya? Padahal Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak dan gas, hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan kopi, hingga potensi perikanan dan pariwisata yang sangat menjanjikan. Namun, persoalan utama terletak pada bagaimana potensi tersebut dikelola.
Selama ini, banyak komoditas unggulan Aceh masih dijual dalam bentuk mentah tanpa proses hilirisasi yang memadai. Akibatnya, nilai tambah ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru mengalir keluar daerah. Aceh lebih sering menjadi pemasok bahan baku dibandingkan sebagai pusat produksi yang memiliki daya saing tinggi.
Jika sumber daya tersebut dikelola secara serius melalui industrialisasi berbasis sumber daya lokal, Aceh sangat berpotensi mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan
Masalah lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan dalam pembangunan antarwilayah. Data menunjukkan adanya disparitas yang cukup tajam antara kabupaten/kota di Aceh. Ada daerah mencatat angka kemiskinan di atas 16 persen, sementara daerah lain relatif lebih rendah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan belum berjalan secara merata. Wilayah pedalaman dan perdesaan masih tertinggal dalam hal akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta peluang ekonomi. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut sulit keluar dari jerat kemiskinan.
Ketika pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, maka kesejahteraan yang dihasilkan pun tidak akan dirasakan secara luas. Di sinilah pentingnya pendekatan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berbasis wilayah.
Paradoks Anggaran dan Dampaknya
Aceh juga memiliki keistimewaan dalam bentuk dana otonomi khusus yang telah dikucurkan selama bertahun-tahun. Secara teori, anggaran besar ini seharusnya mampu mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan dalam tata kelola pembangunan.
Masalah seperti perencanaan yang kurang tepat sasaran, pelaksanaan program yang tidak efektif, hingga pengawasan yang lemah menjadi faktor yang menghambat optimalisasi manfaat anggaran tersebut. Akibatnya, pembangunan seringkali tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selama ini, pembangunan di Aceh cenderung lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur fisik. Jalan, jembatan, dan gedung memang penting sebagai fondasi pembangunan. Namun, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur semata.
Pembangunan yang terlalu berorientasi pada fisik seringkali mengabaikan aspek yang lebih substansial, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Padahal, indikator kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan . Tanpa investasi yang serius pada sektor-sektor ini, pembangunan akan kehilangan arah dan dampaknya menjadi terbatas.
Faktor lain yang turut mempengaruhi lambatnya peningkatan kesejahteraan adalah kualitas sumber daya manusia. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, daya saing menjadi kunci utama Namun, masih banyak masyarakat Aceh yang belum memiliki akses pendidikan dan keterampilan yang memadai. Hal ini menyebabkan mereka sulit bersaing di dunia kerja, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit ditekan secara signifikan.
Pembangunan sumber daya manusia seharusnya menjadi prioritas utama. Tanpa sumber manusia manusia yang unggul, potensi sebesar apa pun tidak akan mampu dikelola secara optimal. Untuk itu program kegiatan yang memanfaatkan anggran yang besar tersebut harus meampu menyeimbangkan antara kenutuhan infrastruktur, pemgemabangan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Namun kita tidak boleh berputus asa, meskipun berbagai tantangan tersebut masih ada, bukan berarti Aceh tidak memiliki harapan. Justru, kondisi ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perubahan secara menyeluruh. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk adanya perubahan adalah sebagai berikut:
Pertama, Aceh perlu mendorong hilirisasi industri berbasis potensi lokal. Komoditas unggulan harus diolah di dalam daerah agar memberikan nilai tambah yang lebih besar.
Kedua, pembangunan harus lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM harus menjadi fokus utama kebijakan, karena merekalah yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Ketiga, reformasi birokrasi harus dilakukan secara serius. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Keempat, investasi pada pendidikan dan keterampilan harus ditingkatkan. Generasi muda Aceh harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kemampuan yang kompetitif.
Kelima, pembangunan harus dilakukan secara merata dengan memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah. Pendekatan “satu kebijakan untuk semua” tidak lagi relevan dalam konteks pembangunan yang kompleks.
Dengan demikian saat ini kita harus mulai berbenah, Aceh tidak kekurangan potensi, tetapi masih membutuhkan pengelolaan yang lebih baik. Kesejahteraan yang tertunda bukanlah takdir, melainkan konsekuensi dari berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
Pertanyaan pada judul di atas, “mengapa kesejahteraan masih tertunda?” Seharusnya menjadi refleksi bersama, bukan sekadar kritik. Ini adalah panggilan untuk berbenah, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan.
Jika potensi yang dimiliki Aceh mampu dikelola secara optimal, didukung oleh kebijakan yang tepat dan komitmen yang kuat, maka kesejahteraan bukan lagi sekadar harapan. Ia akan menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh. Dan saat itulah, Aceh benar-benar akan menjadi daerah yang tidak hanya kaya potensi, tetapi juga kaya akan kesejahteraan.
Untuk mencapai harapan itu sudah sepatutnya penempatan orang-orang pada posisi-posisi strategis, baik dalam pemerintahan maupun Badan-Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang mendukung pembanguan ekonomi masyarakat harus diisi oleh sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam bidangnya. Hal ini penting karena bila masyarakat sejahtera maka kesejahteraan itu akan dapat dirasakan bersama seluruh masyarakat Aceh. [*]
