KABAR BIREUEN – Puluhan warga Dusun Capa Utara, Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, mendatangi kantor dewan setempat, Jumat (12/10/2018) sore.

Para warga menemui anggota DPRK Bireuen, untuk mengadukan tentang pembangunan toko di lahan milik PT. Kereta Api Indonesa (KAI), depan RSUD dr Fauziah Bireuen (Jalan T. Hamzah Bendahara) yang telah menimbulkan persoalan bagi masyarakat setempat.

Masalahnya, pembangunan toko tersebut telah mencaplok dan mempersempit ruas jalan menuju pemukiman warga yang berada di belakangnya (sebelah selatan).

Mereka diterima Wakil Ketua DPRK Bireuen, Drs. Muhammad Arif yang didampingi Zulfikar Apayub (anggota DPRK Bireuen dari Partai Demokrat) di ruang rapat Ketua DPRK Bireuen.

Imum Dusun Capa Utara, Tgk Ramli, dalam keterangannya kepada wakil rakyat tersebut, mengatakan, pembangunan toko itu telah diperluas ke belakang beberapa meter. Tujuannya, untuk memenuhi luas toko seperti semula. Sebab, bangunan di bagian depannya telah dibongkar.

“Di bagian depannya, terkena perluasan jalan untuk pembangunan jalan dua jalur. Akibatnya, tiang toko tersebut terpaksa dibongkar. Untuk menyiasatinya agar luas bangunan toko tetap seperti semula, pihak developer memperlebar lagi arealnya ke belakang dan memakan badan jalan beberapa meter,” sebut Tgk. Ramli.

Imbasnya, kata dia, jalan itu yang semula lebarnya sekitar empat meter, kini hanya tersisa sekira dua meter. Tentu, ini sangat sempit dan susah dilalui kendaraan, terutama mobil atau kendaraan roda empat lainnya.

Akibat penyempitan jalan tersebut, menurut Tgk. Ramli, sangat mengganggu akses ke rumah penduduk setempat. Apalagi, di sana ada balai pengajian dan Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD). Kalau ada musibah kebakaran, jalan tersebut juga tidak bisa lagi dilalui mobil pemadam kebakaran.

Diakui Tgk. Ramli, jalan tersebut memang bagian dari lahan milik PT. KAI. Namun, jalan itu sudah lama dipergunakan masyarakat setempat untuk kepentingan umum.

“Makanya kami datang kemari untuk meminta, agar ada kebijakan bagi kami masyarakat untuk mendapatkan fasilitas jalan yang layak dilalui. Di atas kepentingan orang lain, kami juga butuh kepentingan untuk masyarakat,” pinta Tgk. Ramli yang diiyakan warga lainnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak dewan meminta, agar dibuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Bupati Bireuen dan tembusan kepada DPRK Bireuen. Jangan hanya diterima pengaduan secara lisan.

“Kalau suratnya sudah masuk Senin, mungkin Selasa sudah bisa kami panggil pihak terkait. Namun demikian, nanti malam kami juga ada rapat. Mungkin, ini dapat juga kami masukkan ke salah satu item rapat, untuk sekedar pemberitahuan kepada pihak dewan terkait,” jelas Wakil Ketua DPRK Bireuen, Drs. Muhammad Arif, dalam pertemuan tersebut.

Kalau memang pemerintah tidak segera mengakomodir persoalan tersebut, kata dewan dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini, berarti akses ke Dusun Capa Utara itu sama sekali terhenti. Kalau akses ke sana terhenti, berarti sama juga masyarakat di sana terisolir. Terisolir di tengah keramaian dalam ruang lingkup kota.

Pertokoan yang sedang dibangun developer Sayed Azhari di tanah milik PT. KAI itu, memang dari awal bermasalah. Pihak developer menyatakan, sudah memiliki izin prinsip dari Bupati Bireuen, meski belum pu­nya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara Bupati Bireuen, H. Saifannur, S.Sos, membantah hal tersebut. Dia mengaku, tidak pernah mengeluarkan izin prinsip dan juga IMB, untuk pembangunan toko di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu. (Suryadi)