KABAR BIREUEN – Kawasan Industri Bireuen (KIB) yang luasnya mencapai ratusan hektar di Cot Batee Geulungku, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, pada 2016 mulai dirintis dan dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa, PT. BAS. Namun, kini perusahaan tersebut teràncam Ditutup.
Persoalannya, Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Saifannur – Muzakkar A. Gani, belum juga merealisasi janjinya membangun jalan utama menuju kawasan industri tersebut.
Humas PT BAS, Tarmizi Age, mengungkapkan hal itu dalam rilisnya, Minggu (4/11/ 2018).
Disebutkannya, pabrik kelapa tersebut yang selama ini mempekerjakan seratusan tenaga kerja, umumnya perempuan dan pemuda setempat, sedang pikir-pikir antara tutup atau tidak.
Menurut pria yang akrap disapa Mukarram ini, sebelumnya Pemkab Bireuen berjanji akan membangun jalan menuju kawasan industri tersebut pada tahun 2018 ini. Bahkan, pernyataan tersebut dituangkan dalam sebuah surat resmi yang diserahkan kepada PT BAS. Surat itu ditanda tangani Bupati Bireuen, H. Saifannur, S.Sos dan Wakil Ketua DPRK Bireuen, Athaillah M. Saleh, MA.
Namun, setelah sekitar empat tahun pabrik kelapa itu beroperasi di sana, hingga kini Pemkab Bireuen belum juga merealisasikan janji tersebut. Hal ini menandai, sikap tidak konsistennya pemerintah setempat terhadap kebutuhan investor yang sedang mengembangkan Kawasan Industri Bireuen di Cot Batee Geulungku.
“Kami mensinyalir, pemerintah saat ini tidak peka terhadap arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar setiap pemerintah setempat memperhatikan kebutuhan investor,” ujar Tarmizi Age.
Menyangkut janji pemerintah Bireuen, dirinya sudah berulang kali menghubungi pihak-pihak berkaitan di pemerintah setempat, tapi sampai saat ini belum ada kejelasannya. Padahal, pemerintah sudah berjanji akan membangun jalan tersebut melalui anggaran perubahan 2018 ini.
“Kenapa kami dibohongi begini, sementara kondisi jalan makin parah,” tanya Tarmizi Age.
Menyikapi kondisi yang tidak menguntungkan ini, lelaki yang lama menetap di Denmark tersebut, meminta kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi investor ini dalam upaya mengembangkan industri di Kabupaten Bireuen.
Kalau tidak segera ditangani, ini sangat merugikan invesror tersebut yang telah menanamkan modal besar di kawasan industri tersebut. Padahal, keberadaan pabrik kelapa tersebut juga menguntungkan pemerintah setempat. Salah satunya, bisa mengurangi angka pengangguran dan terbukanya peluang kerja bagi masyarakat. (REL)
