KABAR BIREUEN – Bupati Bireuen H Saifannur, S.Sos diwakili Asisten III Setdakab Dailami, S.Hut menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum pada acara pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK Bireuen tahun anggaran 2019.
Dan rancangan Qanun tentang perubahan atas Qanun Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bireuen.
Penyampaian jawaban dan penjelasan Bupati Bireuen tersebut, berlangsung dalam rapat ke-2 Paripurna III masa persidangan I DPRK Bireuen tahun sidang 2019. Dibuka Wakil Ketua DPRK Bireuen Drs Muhammad Arif di ruang sidang dewan setempat, Selasa (20/8/2019) petang.
Dailami menyampaikan tanggapan dan penjelasan terhadap pertanyaan, saran dan usulan dari fraksi Partai Aceh, terkait upaya peningkatan PAD yang baru.
Dikatakannya, dalam mencari dan menggali sumber-sumber PAD baru, masih sulit. Begitu juga menyangkut dengan semrautnya parkir di kota Bireuen, akibat semakin sempitnya lahan parkir, akibat jumlah penambahan kenderaan roda dua dan roda empat sangat yang signifikan.
Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBK dengan waktu penyelesaian beberapa bulan lagi, akan terus dilaksanakan evaluasi dengan para Kepala SKPK. hal ini untuk memastikan setiap kegiatan dapat terus dipercepat pelaksanaannya, dengan kualitas yang sesuai serta kualitas yang baik.
Pertanyaan dewan terhadap Rumah Sakit Regional, untuk pembangunannya, semua anggaran berasal dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh. Pengadaan tanah Rumah Sakit Regional tanggung jawab Pemkab Bireuen dan kemajuannya sudah pada tahap penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Badan Penilai Harga Tanah.
Terkait masalah pengemis di berbagai sudut kota Bireuen, Dinas Sosial bersama tim terpadu penertiban Satpol PP telah melakukan razia secara rutin. Berkenaan dengan ASN yang menghabiskan waktu dan nongkrong di warung kopi, telah diinstruksikan kepada BKPSDM Bireuen untuk mengambil tindakan tegas, sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
Tentang program prorakyat, akan terus berupaya melaksanakan berbagai program yang prorakyat. Terhadap saran, pendapat, masukan dan imbauan Fraksi Partai Aceh, akan diperhatihan sesuai kemampuan dan skala prioritas.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA), dalam penempatan pejabat dalam SOTK yang baru, ASN harus memilki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau Diploma IV, untuk jabatan Administrator. Sedangkan untuk jabatan pengawas, paling rendah Diploma III, memiliki integritas dam moralitas yang baik.
Tentang pertanyaan Fraksi PNA sejauh mana implementasi PP Nomor 11 tahun 2019, sudah menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 tahun 2018 tentang pemerintahan Gampong.
Dalam implementasi Qanun DAS melakukan sosialisasi pengelolaaan DAS di tingkat kecamatan dengan bekerjasama dengan lembaga nonpemerintah.
Menanggapi pertanyaan Fraksi PPP, PKS, PAN terkait reaalisasi anggaran awal triwulan 4, belum bisa ditanggapi. Mengingat, awal triwulan 4 baru masuk pada awal Oktober mendatang.
“Tentang penerimaan CPNS sesuai surat Menpan dan RB. Pelaksanaan berbagai proyek dari sumber dana APBK, akan dilaporkan kpada dewan. Sedangkan palaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBA, tidak memiliki wewenang kami untuk melaporkannya,” sebut Dailami.
Menanggapi pertanyaan, saran dan masukan dari fraksi Karya Indonesia Damai (KID) tentang perubahan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bireuen sesuai rekomendasi dewan, akan dilanjutkan ke tahap berikutnya jika sudah ditetapkan menjadi Qanun.
Mengalokasikan anggaran untuk OPD baru dan akan melakukan penempatan pajabat/ASN yang layak serta memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan pada OPD yang baru. Demikian Bupati Bireuen, menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum anggota DPRK. (HAR Djuli)
