KABAR BIREUEN, Bireuen — Kritik konstruktif terhadap jalannya pembangunan di Kabupaten Bireuen seharusnya tidak direspons dengan sikap defensif, melainkan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Pandangan itu disampaikan seorang pemuda Bireuen, Muhammad Rajief, S.H., M.H, kepada wartawan, Rabu (22/10/2025), menanggapi pernyataan Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), terkait lambannya penyusunan Detail Engineering Design (DED) sejumlah proyek pembangunan di Bireuen.
Menurut Rajief, kritikan dari HRD sebagai wakil rakyat merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional, bukan menyerang pemimpin daerah setempat. Alumnus Pascasarjana Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe ini menilai, justru dengan adanya kritik, arah kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pernyataan HRD tentang lambannya DED bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan untuk memperbaiki arah kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kritik itu seharusnya diterima secara terbuka, bukan dihadapi dengan sikap defensif,” tegas Rajief.
Sudahi Narasi Awak Talo
Dia juga menyoroti adanya pihak-pihak yang menuding kritik terhadap pemerintah daerah sebagai tindakan tendensius atau upaya menciptakan kegaduhan politik. Pandangan semacam itu dianggap keliru dan berpotensi menyesatkan publik.
“Jangan semua orang yang mengkritik kepemimpinan Bupati Bireuen dianggap karena awak talo (orang kalah) pada Pilkada 2024 lalu, dan kritiknya dianggap sebagai serangan terhadap awak meunang (orang menang). Pilkada sudah berakhir, sekarang saatnya awak talo dan awak meunang bersatu membangun Bireuen,” harap Rajief.
Dia menegaskan, pembangunan daerah bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Karena itu, menutup ruang kritik sama saja dengan menghambat kemajuan daerah.
BACA JUGA: HRD Siap Bawa Pulang Dana APBN, Asal Pemkab Bireuen Bersedia Buat DED
“Bireuen butuh kerja sama semua pihak. Pemerintah Kabupaten Bireuen harus terbuka terhadap masukan, karena kritikan adalah bentuk kepedulian, bukan permusuhan,” kata Rajief menambahkan.
Menurut Rajief, HRD tetap konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Bireuen di tingkat nasional. Dia terus berupaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar Bireuen memperoleh perhatian dalam program-program infrastruktur strategis.
“Dalam politik yang sehat, diam adalah kelalaian, sedangkan kritik adalah bentuk kepedulian. Mari bersatu membangun Bireuen tanpa lagi membawa narasi awak talo dan awak meunang,” ajak Muhammad Rajief. (Suryadi)
