KABAR BIREUEN, Bireuen – Wakil Bupati (Wabup) Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, menyambut positif hadirnya Program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) di Universitas Syiah Kuala (USK). Dia menilai, program ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bireuen dan Aceh pada umumnya, terutama dalam menyikapi dinamika sosial yang kerap memicu konflik.
Hal itu disampaikan Razuardi saat menerima kunjungan Koordinator Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik (MDRK) USK, Dr. Masrizal, S.Sos.I., M.A, bersama Prof. Cut Dewi, ST., MT., M.Sc, dari Pascasarjana USK, di ruang kerjanya, Kamis (10/7/2025).
Disebutkan Wabup Razuardi, lahirnya Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik di USK, tentu sangat didukungnya. Sebab, ini langkah maju dalam membangun peradaban damai di Aceh.
“Saat saya masih menjabat sebagai Sekda Bireuen, kita punya program beasiswa magister. Ke depan, kami akan koordinasikan kembali dengan DPRK agar bisa diusulkan anggaran untuk beasiswa, khususnya bagi putra-putri Bireuen yang ingin melanjutkan studi di bidang ini,” ujar Razuardi.
Menurutnya, dinamika sosial di Bireuen cukup kompleks. Gesekan antarindividu dan kelompok kerap terjadi, bahkan dalam bentuk saling mencaci yang bisa mengarah pada konflik sosial. Bila dibiarkan, hal ini tidak hanya memperlambat pembangunan daerah, tapi juga mengikis nilai-nilai kebersamaan di masyarakat.
“Program ini bukan sekadar akademik, tetapi punya peran penting dalam menciptakan SDM profesional yang mampu menganalisis, mencegah, dan menyelesaikan konflik secara damai. Ini akan menjadi solusi dari berbagai masalah, termasuk konflik soal air dan batas wilayah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Razuardi juga mengungkapkan, dirinya pernah terlibat dalam misi evaluasi perdamaian di Moro, Filipina, bersama almarhum Nurdin Abdul Rahman (mantan Bupati Bireuen), sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan pengalaman tentang resolusi konflik di kawasan yang pernah dilanda konflik bersenjata.
“Saya senang dengan kehadiran program studi ini, karena sudah sangat lama kita tunggu-tunggu,” sebut Razuardi.
Sementara itu, Dr. Masrizal menjelaskan, Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik USK dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat Aceh akan tenaga profesional di bidang perdamaian. Kurikulum program ini dibentuk berdasarkan pendekatan multi-disipliner dengan melibatkan para tokoh yang berperan dalam proses perdamaian Aceh.
“Mata kuliah yang kami tawarkan langsung berkaitan dengan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kami juga sudah menjalin kerja sama dengan seluruh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) kabupaten/kota di Aceh,” ungkap Masrizal.
Menurutnya, pembahasan kurikulum ini juga melibatkan tokoh Perdamaian RI-GAM, seperti M. Nur Djuli dan Munawar Liza. Untuk tenaga pengajar, salah satunya Prof Humam Hamid.
Turut hadir pada sosialisasi program magister tersebut, Dr. Rizanna Rosemary (dosen homebase dan staf pengajar MDRK), Cut Zaitun, M.Pd (staf Prodi MDRK), Rita Susana, SE (Bagian Kerja Sama Sekolah Pascasarjana), dan Zikran (Bagian Perlengkapan Sekolah Pascasarjana USK). (Suryadi)
