KABAR BIREUEN-Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengadakan Rapat TKDD (Transfer Ke daerah dan Dana Desa).

Rapat yang berlangsung di Aula Bappeda Bireuen. Kamis, (16/9/2021), diikuti oleh Asisten Administrasi Umum, Inspektur Inspektorat dan sejumlah kepala SKPK.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Kepala Kanwil DJPb Aceh, Syafriadi, S.E., M.Ec., Ph.D. Kepala KPPN Lhokseumawe, dan Vice President Pegadaian Area Banda Aceh.

Kepala Kanwil DJPb Aceh, Syafriadi, kepada wartawan mengatakan, kegiatan rapat ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TKDD dan juga yang terkait dengan tugas pembantuan yang ada di Kabupaten Bireuen.

Dijelaskan, sampai dengan saat ini dari beberapa alokasi Transfer Ke daerah dan Dana Desa, yang masuk ke Bireuen, itu ada yang sudah baik (bagus).

“Namun juga masih ada yang perlu kita dorong lebih kuat lagi, Yang sudah bagus itu diantaranya, adalah pencapaian pencairan dana desa. Tadi kita sudah mendengarkan sampai dengan posisi kemarin (Rabu, 15/9/2021) untuk alokasi dana desa yang bisa dicairkan di Bireuen, sudah mencapai angka 79 persen,” sebutnya.

Ini merupakan sebuah prestasi yang baik, sehingga pihaknya ingin mendorong melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen bisa menjadi salah satu kabupaten di Aceh, bahkan mungkin juga di Nasional.

Itu menjadi kabupaten yang pertama tuntas pencairan dana desa secara nasional di tahun 2021.

Tadi sudah mendapatkan komitmen dari berbagai pihak, diantaranya dari Inspektur Inspektorat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa dalam proses untuk melakukan pencairan dana desa, itu tidak hanya bisa bergantung dari satu lembaga, dari satu unit, tapi merupakan sinergi, merupakan kolaborasi dari berbagai macam unit.

“Kalau kita sama-sama berkeinginan untuk bisa mencatatkan Bireuen sebagai yang tercepat secara nasional, mari sama-sama kita lakukan bersama-sama. Baik itu dari mulai perangkat desa, camat, kemudian dari DPMG, BPKD dan Inspektorat sama-sama kita dorong kolaborasi untuk bisa memberikan prestasi terbaik ini, torehan emas ini kepada Kabupaten Bireuen di tahun 2021,” jelasnya.

Namun juga ada yang perlu dicermati untuk bisa dapat perhatian, diantaranya adalah terkait Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik).

DAK Fisik di Kabupaten Bireuen perlu diperhatikan bersama-sama, seluruh unsur masyarakat baik itu dari SKPK para penggelola DAK Fisik kemudian dari Inspektorat yang akan melakukan rediyu.

Kemudian dari BPKD yang akan melakukan penginfutan ke Aplikasi OM-SPAN dan juga dengan KPPN yang nanti akan memproses itu agar bisa cair secepat mungkin.

Saat ini DAK Fisik masih sekitar 19 persen, targetnya di 21 Oktober nanti, DAK Fisik minimal harus mencapai 70 persen.

“Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut, tidak ada yang bisa kita lakukan, kecuali perkuat kolaborasi, perkuat sinergi dan komitmen bersama untuk bisa melakukan tahapan-tahapan secara kongkrit sehingga target minimal 70 persen bisa kita capai,” terang Syafriadi.

Selain itu, ingin mendorong, ada satu alternatif pembiayaan di sektor UMKM khususnya untuk para pelaku bisnis UMKM yang levelnya adalah Ultra Mikro.

Ulta Mikro ini yang akan didorong bersama Dinas Koperasi, KPPN Lhokseumawe, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani dan Koperasi Mitra Dhuafa.

Pihaknya ingin menyasar seluruh rekan-rekan kita para pelaku bisnis berlevel Ultra Mikro, sehingga mampu bertahan dan juga diberdayakan untuk menjadi lebih besar lagi usahanya.

Bagaimanapun rekan-rekan dari usaha ultra mikro ini tulang punggung kita dalam pertumbuhan ekonomi dan jumlah mereka sangat besar.

“Tetapi, karena pelaku usaha ultra mikro ini tidak akrab dengan Bank dan sulit mendapatkan modal usaha dari Bank, jadi kita memberikan alternatif akses pembiayaan dengan plafon maksimal Rp20 juta,” katanya.

Disalurkan oleh tiga lembaga penyalur non bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu PT Pengadaian, PT Permodalan Nasional Madani dan Koperasi Mitra Duafa.

Melalui tiga lembaga ini pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kabupaten Bireuen diharapkan
bisa membantu para pelaku bisnis berlevel Ultra Mikro di Bireuen tumbuh dan berkembang usahanya dan bisa naik kelas. (Herman Suesilo /*)