KABAR BIREUEN– Penanganan orang asing bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari beberapa instansi terkait dan masyarakat.
Bupati Bireuen H Saifannur S Sos diwakili Sekda Ir Zulkifli, Sp menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden No 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri diselenggarakan IOM (International Organization for Migration) di meeting room Hotel Graha Buana Bireuen Selasa (26/6/2018).
Pembukaan sosialisasi yang berlangsung sehari penuh diikuti 41 peserta dari Dinas dan Instansi dan Lembaga Sosial turut dihadiri unsur Forkopimda pada Kadis, Badan, kantor, Kepala Rumah Detensi (Rudenim) Belawan Victor Manurung, Kepala Kantor Imigrasi kelas II Lhokseumawwe, Ketua IOM Heryati, para pengurus Lembaga Sosial dan Relawan serta NGO.
Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat terjalin kerjasama yang baik antar instansi dalam penanganan pengungsi dari luar negeri.
Kegiatan sosialisasi ini sebagai wujud kepedulian dan komitmen dalam rangka memberikan pemahaman terkait masalah hadirnya orang asing secara illegal ke Indonesia, guna menyatukan persepsi segenap instansi terkait penanggulangan pencari suaka dan pengngungsi.
“Dikatakan, Perpres Nomor 125 tahun 2016, juga memberikan contoh bagi negara lain di Asia Tenggara terkait dengan betapa pentingnya mengambil pendekatan kemanusiaan untuk membantu pengungsi, orang yang tgerpaksa meninggalkan negara asal mereka karena perang dan penganiayaan,” katanya.
Ketentuan yang memungkinkan akses untuk mendapatkan suaka dan tindakan penyelamatan di laut terhadap orang-orang yang tertekan hanyalah beberapa alasan mengapa masyarakat inernasional dapat melihat Indonesia sebagai negara yang melakukan tindakan yang benar untuk para pengungsi dan para imigran,, ujar Sekda.
Dikemukakan, Indonesia menjadi negara transit menuju negara lain seperti Australia. Sebagai negara belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi, Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak menguisir atau memulangkan secara paksa para imigran ke Negara asalnya, tetapi Indonesia tetap menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).
Sementara ini kita mengalami keterbatasan sarana dan fasilitas untuk mengindentifikasi para imigran, apalagi jumlah imigran illegal sangat potensil menimbulkan keresahan, menggangu stabilitas social dan ekonomi.
Berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 pasal 24 (ayat 1) bahwa rumah ditensi Imigrasi berkorrdinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatklan pengungsi dari tempat ditemukan ketempat penampungan.
“Dengan pertemuan ini bisa melahirkan rumusan yang lebih komprehensif agar pengungsi Miyanmar Etnis Rohingya yang terdampar di Kabupaten BIreuen sebanyak 79 orang telah direlokasi sementara di Gedung SKB Bireuen dapat terselesaikan dengan baik,” harap Sekda Zulkiifli. (H.AR Djuli)
