KABAR BIREUEN, Bireuen – Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, kembali menegaskan, selama lima tahun ia menjabat tidak ada alokasi anggaran pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati.
“Kami sudah komit, selama menjabat lima tahun tidak ada anggaran pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati. Anggarannya dialihkan untuk program bantuan rumah layak huni bagi warga miskin,” ujar orang nomor satu di Kabupaten Bireuen ini kepada wartawan di Meuligoe Bireuen, Rabu (1/10/2025).
“Dari awal saya sudah menjanjikan, anggaran beli mobil dinas jabatan kami (Bupati dan Wakil Bupati Bireuen) dialihkan untuk bangun rumah duafa. Dan pada pembahasan Perubahan APBK 2025 anggaran itu masih dibahas. Namun, mengingat waktu yang sangat singkat tidak memungkinkan dilaksanakan pembangunan rumah. Janji ini tetap kami realisasikan,” sebut Bupati Mukhlis.
Anggaran Rp1,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas Bupati, jelas Mukhlis, tersedia dalam APBK 2025, dialokasikan masa Pj Bupati Bireuen, Jalaluddin, tetapi tidak direalisasikan.
“Secara aturan, kepala daerah dan wakil kepala daerah punya hak fasilitas dari negara, termasuk mobil dinas. Tetapi kami tidak akan menggunakan uang negara untuk pengadaan mobil dinas. Kami memanfaatkan saja yang ada sekarang dan masih layak pakai,” jelasnya.
Tetap Jadi Prioritas
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Fadhli Abdullah, ST, MSM, juga menegaskan, program penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin tetap menjadi prioritas.
“Program ini (bantuan rumah layak huni) tetap menjadi prioritas Bapak Bupati (Bupati Mukhlis),” tegasnya.
Kadis Perkim menjelaskan, anggaran untuk bantuan rumah, harus tercantum nama dan alamat. “Tidak boleh gelondongan anggaran untuk bantuan rumah duafa. Sekarang harus by name by address,” katanya.
Menurut Fadhli, sampai saat ini sudah ada 5.000 pemohon bantuan rumah layak huni kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen. Saat ini sedang diverifikasi permohonan yang sudah masuk untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran.
“Dan verifikasi butuh waktu. Setelah itu, baru dapat diajukan anggaran. Kemudian, dibahas lagi dengan TAPD dan Banggar Dewan,” jelasnya.
Fadhli memastikan, pembangunan rumah layak huni untuk kaum duafa tahun anggaran 2025 sedang berlangsung. Tim Dinas Perkim Bireuen saat ini fokus mengawasi progres di lapangan.
“Sekarang kami fokus mengawasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Bapak Bupati memerintahkan kami untuk memastikan kualitas bangunan dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu,” pungkasnya. (Rizanur)
